DPRD Babel ‘Gedor’ Pemerintah, Ungkap Ancaman Defisit
PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menggelar paripurna Pembahasan Belanja Daerah Perubahan pada Kamis pekan ini.
Agenda penting ini menyusul rampungnya penandatanganan Prioritas Plafon Anggaran Sementara hari ini, Senin (28/7/2025).
Namun, di balik persiapan tersebut, sorotan utama dewan tertuju pada kinerja pendapatan daerah yang dinilai masih jauh dari target.
Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, mengungkapkan kekhawatirannya terkait capaian pendapatan.
“Catatan kita tentu ada beberapa hal, terutama pendapatan yang belum memenuhi target,” ujar Eddy usai memimpin Rapat Paripurna dengan agenda MoU Pengesahan KUA PPAS Perubahan APBD TA 2025.
Eddy menegaskan, kondisi ini akan berdampak signifikan pada belanja pemerintah dan berbagai kegiatan kemasyarakatan.
Ia khawatir program-program yang bersentuhan langsung dengan rakyat bisa terhambat jika pendapatan daerah tak kunjung membaik.
Tak hanya soal pendapatan, DPRD Babel juga menyoroti sejumlah temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun lalu.
Eddy Iskandar mendesak adanya tindak lanjut yang jelas terkait temuan-temuan tersebut.
“Mungkin juga dibanggar yang temuan LHP BPK kemarin, mungkin ini nanti akan diinfokan bagaimana tindak lanjutnya yang sudah dilakukan,” tambahnya, menunjukkan komitmen dewan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran.
