PANGKALPINANG — Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin, memaparkan berbagai potensi ancaman bencana yang dihadapi Kota Pangkalpinang dalam pertemuan bersama Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung (Babel), di Kantor DPD RI Babel, Senin (15/12/2025). Dalam pertemuan tersebut, Prof Saparudin menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saat ini memetakan sedikitnya lima jenis potensi bencana yang menjadi perhatian utama. Dari seluruh ancaman tersebut, persoalan banjir disebut sebagai tantangan paling krusial. “Ancaman bencana di Kota Pangkalpinang ada lima, yakni banjir rob atau pasang air laut, puting beliung, cuaca ekstrem, dan kebakaran lahan. Khusus banjir, yang kita hadapi merupakan banjir berskala makro akibat kiriman air dari luar wilayah kota,” ujar Prof Saparudin. Wali Kota yang akrab disapa Prof Udin itu menjelaskan, banjir yang kerap melanda Pangkalpinang sebagian besar dipicu oleh aliran air dari wilayah hulu di luar kota yang masuk melalui tiga saluran utama. Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah Sungai Pedindang. Menurutnya, hingga saat ini Sungai Pedindang belum dilengkapi kolam retensi yang memadai. Kendala utama terletak pada proses pembebasan lahan, sehingga akses bagi alat berat untuk melakukan pekerjaan teknis belum tersedia. “Kolam retensinya sebenarnya sudah dirancang dengan baik, tetapi alat berat tidak bisa masuk karena belum ada jalan inspeksi,” jelasnya. Meski menghadapi sejumlah kendala, Pemkot Pangkalpinang terus melakukan upaya penanganan banjir secara bertahap. Salah satunya melalui pengerukan saluran air di sejumlah titik, termasuk kawasan belakang pasar yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun 2025. Sementara itu, kondisi saluran lainnya seperti Sungai Rangkui dinilai relatif lebih terkendali dibandingkan Sungai Pedindang. Prof Saparudin menambahkan, solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan banjir adalah pembangunan kolam gendong atau kolam retensi tambahan. Namun, kembali diakui bahwa langkah tersebut masih terkendala persoalan pembebasan lahan. “Penanganan banjir ini memang tidak sederhana. Namun, akan terus kita lakukan secara bertahap dan terintegrasi melalui koordinasi lintas sektor dengan pemerintah pusat dan perwakilan daerah,” katanya. Ia menegaskan, Pemerintah Kota Pangkalpinang berkomitmen untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana demi meminimalkan risiko terhadap masyarakat. “Yang terpenting kita tetap waspada dan terus bergerak menyelesaikan persoalan satu per satu,” pungkas Prof Udin. (*) Sumber : Diskominfo
