Aksi Penambang Rakyat di Babel Diguyur Hujan, Dialog dengan Gubernur Terjadi
PANGKALPINANG, MEDIAQU.id — Hujan yang turun di kawasan Air Itam, Pangkalpinang, Senin (5/1/2025), tidak menyurutkan langkah ratusan massa Aliansi Rakyat Bangka Belitung yang menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Di bawah guyuran hujan, suasana aksi berlangsung relatif tenang. Aparat kepolisian terlihat berjaga tanpa perlengkapan pengendalian massa, menandakan pendekatan persuasif yang diterapkan sejak awal.
Situasi berubah ketika Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani turun langsung menemui massa. Kehadiran orang nomor satu di Babel itu disambut peserta aksi yang sejak pagi bertahan di lokasi.
Gubernur didampingi Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, Kapolda Babel Irjen Pol Viktor T. Sihombing, Penjabat Sekretaris Daerah Fery Afriyanto, serta jajaran perangkat daerah.
Dalam dialog terbuka yang berlangsung di tengah hujan, Gubernur Hidayat mendengarkan satu per satu aspirasi masyarakat, khususnya terkait aktivitas pertambangan rakyat dan persoalan hukum yang menjerat penambang timah. Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi secara damai merupakan hak masyarakat yang harus dihormati.
Terkait penambang yang sedang menjalani proses hukum, Hidayat menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak dapat mencampuri kewenangan aparat penegak hukum. Namun, pemerintah provinsi, kata dia, tengah menyiapkan solusi jangka panjang melalui penataan regulasi pertambangan rakyat.
“Pemerintah membuka ruang agar masyarakat bisa bekerja secara legal, tertib, dan bertanggung jawab,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Ia menyebut pembahasan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) dijadwalkan mulai 21 Januari 2026 melalui Badan Musyawarah DPRD Babel dan akan dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Khusus.
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menyampaikan bahwa Peraturan Daerah tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) telah menjadi agenda bersama DPRD dan pemerintah provinsi sebagai bentuk respons atas aspirasi masyarakat.
“Prosesnya sedang berjalan. Komitmen itu nyata,” kata Didit.
Ia juga menjelaskan bahwa hingga kini Wilayah Pertambangan Rakyat baru ditetapkan di tiga kabupaten, sementara daerah lainnya masih menunggu proses pengusulan ke pemerintah pusat.
Kapolda Babel Irjen Pol Viktor T. Sihombing menilai aksi yang berlangsung meski diguyur hujan tersebut mencerminkan cara masyarakat menyampaikan pendapat secara tertib.
“Masyarakat hari ini menggunakan haknya, dan tugas kami memastikan semuanya berjalan aman,” ujarnya. (*)
