KSPSI Babel Dukung 8 Poin Reformasi Polri, Tegaskan Polri Harus Tetap di Bawah Presiden
PANGKALPINANG, MEDIAQU.id — Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan sikap tegas mendukung percepatan reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui delapan poin agenda reformasi yang tengah digulirkan.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPD KSPSI Bangka Belitung, Darusman Aswan, yang menilai reformasi Polri merupakan langkah penting untuk menjaga profesionalitas dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Menurut Darusman, salah satu poin krusial yang harus dijaga adalah posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi dan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Polri harus tetap berada di bawah Presiden dan pengangkatan maupun pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden melalui DPR RI. Itu sudah sesuai konstitusi dan tidak boleh diganggu gugat,” kata Darusman, Senin.
Ia menilai, posisi Polri yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden menjadi fondasi penting agar institusi kepolisian tetap netral, profesional, serta tidak terjebak dalam kepentingan politik tertentu.
Lebih lanjut, Darusman menegaskan bahwa percepatan reformasi Polri tidak hanya berdampak pada internal kepolisian, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap stabilitas nasional dan iklim keamanan, termasuk di daerah.
“Bagi kami kalangan buruh, keamanan dan kepastian hukum sangat penting. Reformasi Polri akan memperkuat penegakan hukum dan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat,” ujarnya.
KSPSI Babel, kata Darusman, siap menjadi mitra strategis Polri dalam mendukung setiap langkah pembenahan internal yang bertujuan meningkatkan integritas dan pelayanan kepada masyarakat.
“Selama itu demi kepentingan bangsa dan negara, KSPSI Babel siap mendukung penuh,” tegasnya.
DPD KSPSI Babel berharap delapan poin percepatan reformasi Polri dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga Polri mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat dengan adil, humanis, dan berintegritas. (*)
