Audiensi dengan Bupati, FKPPI Bangka Tengah Tegaskan Siap Kawal Pembangunan
BANGKA TENGAH, MEDIAQU.id – Organisasi kepemudaan yang bernaung di bawah keluarga besar TNI-Polri, KB-FKPPI Kabupaten Bangka Tengah, menyatakan komitmennya untuk terlibat aktif dalam mengawal arah kebijakan pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua PC XXIX 04 KB-FKPPI Bangka Tengah, Andrian Samallo, saat melakukan audiensi dengan Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Selasa (31/3/2026).
Dalam pertemuan itu, Andrian menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin hanya berperan sebagai organisasi simbolik. Ia menyebut FKPPI siap mengambil bagian sebagai elemen masyarakat yang aktif dalam mendukung sekaligus mengawasi jalannya pembangunan.
Menurut dia, organisasi yang dipimpinnya akan mengedepankan peran sosial, termasuk dalam pembinaan generasi muda dan penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat.
“Kami ingin hadir secara nyata, tidak hanya sebagai pendukung, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang ikut mengawal kebijakan agar berjalan sesuai kepentingan publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterlibatan FKPPI juga akan diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial serta upaya memperkuat solidaritas di tengah masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menyambut baik komitmen yang disampaikan FKPPI. Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan mempercepat pembangunan.
“Peran serta masyarakat, termasuk organisasi seperti FKPPI, sangat dibutuhkan dalam menciptakan suasana yang kondusif sekaligus mendorong pembangunan daerah,” kata Algafry.
Senada, Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, juga menilai kehadiran FKPPI sebagai mitra strategis dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah.
Pertemuan tersebut mencerminkan semakin terbukanya ruang kolaborasi antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat. Selain sebagai bentuk dukungan, keterlibatan organisasi kemasyarakatan juga diharapkan dapat menjadi bagian dari kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan publik. (*)
