Pemerintah kota telah melakukan berbagai upaya, seperti normalisasi sungai dan pendalaman alur di Sungai Rangkui hingga kawasan Blok Bayur.
Namun, persoalan utama berada pada sistem drainase dalam kota. Terdapat empat jalur utama aliran air dari barat ke timur yang jika terganggu dapat menyebabkan genangan.
Saat ini, terdapat sekitar tujuh hingga delapan kawasan rawan banjir, terutama di wilayah dataran rendah.
Selain itu, keterbatasan ruang terbuka hijau juga menjadi perhatian. Meski kualitas udara masih tergolong baik, pemerintah tetap mendorong penambahan vegetasi untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
Dalam kesempatan tersebut, Prof Udin juga menyoroti penyusunan dokumen perencanaan lingkungan yang dinilai masih terlalu normatif.
Ia menegaskan dokumen harus bisa diterapkan di lapangan dan didukung oleh data serta kajian ilmiah, bukan sekadar mengacu pada regulasi.
“Jangan hanya bagus di atas kertas, tapi harus bisa dijalankan,” tegasnya.
Ia menambahkan, solusi lingkungan membutuhkan pendekatan berbasis riset agar lebih tepat sasaran.
Prof Saparudin juga mengajak seluruh pihak untuk terlibat dalam penanganan lingkungan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi hingga masyarakat.
“Melalui FGD ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah konkret dalam penyusunan SLHD Tahun 2026 yang lebih aplikatif dan berbasis data,” harapnya. (Suf)
