RIPPM PT Timah Diperbarui, UMKM hingga Lingkungan Jadi Prioritas
BANGKA – PT TIMAH (Persero) Tbk terus memperkuat komitmennya dalam mendorong kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah operasional melalui pembaruan Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM).
Langkah tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) konsultasi multipihak yang digelar di Gedung Cassiterite, Timah Learning Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Senin (4/5/2026).
Forum ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari jajaran Pemerintah Kabupaten Bangka, organisasi perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, akademisi, organisasi masyarakat, hingga media.
Melalui FGD ini, PT TIMAH bersama pemerintah daerah menyusun dokumen RIPPM yang diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah, sehingga program pemberdayaan masyarakat dapat lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.
Departement Head Corporate Communication PT TIMAH, Anggi Budiman Siahaan, mengatakan pembaruan RIPPM merupakan langkah strategis yang rutin dilakukan perusahaan dengan melibatkan berbagai pihak.
“Penyusunan RIPPM ini penting agar program pemberdayaan masyarakat selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah. Melalui FGD ini, kami ingin memastikan seluruh masukan menjadi dasar dalam merumuskan program yang lebih relevan dan berdampak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, RIPPM PT TIMAH mencakup delapan pilar utama, yakni pendidikan, kesehatan, pendapatan riil atau pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan, kelembagaan komunitas, serta infrastruktur.
Dalam pembaruan kali ini, pembahasan difokuskan pada sektor prioritas seperti pendidikan, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan ekonomi mandiri, sosial budaya, lingkungan hidup, serta infrastruktur.
Sejumlah isu strategis turut mengemuka dalam diskusi. Pada sektor pendidikan, peserta menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan, penguatan kapasitas guru dan orang tua, serta peningkatan kompetensi masyarakat agar tidak bergantung pada sektor pertambangan.
Di sektor ekonomi, pembahasan mencakup pengembangan UMKM berbasis potensi daerah, digitalisasi pemasaran, penguatan sektor pariwisata, hingga perluasan akses permodalan.
