Kejari Basel dan Dinas PUPR Perkuat Pengawasan Pembangunan Strategis Daerah
BANGKA SELATAN, MEDIAQU.id — Kejaksaan Negeri Bangka Selatan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memperkuat sinergi dalam pengawasan pembangunan strategis daerah melalui kegiatan entry meeting Pengamanan Pembangunan Strategis yang digelar di Aula Kejari Bangka Selatan, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bangka Selatan bersama Kepala Seksi Intelijen, Primayuda, serta dihadiri langsung Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Dr Asep Kurniawan Cakraputra.
Entry meeting tersebut menjadi langkah awal pengamanan terhadap program pembangunan strategis agar seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Asep Kurniawan Cakraputra, menegaskan pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran pembangunan.
Menurut dia, pengamanan pembangunan strategis dilakukan sebagai langkah preventif untuk meminimalisir potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang dapat menghambat proses pembangunan di daerah.
“Sinergi antara Kejaksaan dan pemerintah daerah sangat penting agar program pembangunan dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Asep.
Ia menjelaskan, melalui pengamanan pembangunan strategis, Kejaksaan tidak hanya berperan dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga memberikan pendampingan preventif agar pelaksanaan kegiatan pembangunan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Dengan pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban kegiatan, diharapkan seluruh proses pembangunan dapat dilaksanakan secara profesional serta mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Bangka Selatan, Primayuda, mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi bentuk komitmen bersama antara Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Dinas PUPR dalam memperkuat koordinasi serta kerja sama lintas instansi.
Menurut dia, pengamanan pembangunan strategis diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi pelaksana kegiatan dalam menjalankan program pembangunan daerah.
“Tujuannya agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan memiliki tingkat transparansi yang tinggi,” katanya.
Melalui kegiatan tersebut, Kejaksaan Negeri Bangka Selatan berharap seluruh program pembangunan strategis daerah dapat berjalan optimal, tepat waktu, serta terhindar dari potensi penyimpangan yang dapat merugikan negara maupun masyarakat. (Suf)
