Camat Bukit Intan Apresiasi Reses DPRD Babel, Soroti Ancaman Pekerja Migran Ilegal
PANGKALPINANG, MEDIAQU.id — Isu tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pekerja migran ilegal menjadi sorotan dalam kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digelar di Aula SMA Negeri 2 Pangkalpinang, Jumat (15/5/2026).
Kegiatan reses yang dihadiri sejumlah legislator Provinsi Babel itu juga mendapat perhatian dari Camat Bukit Intan, Amir Laode.
Menurutnya, pembahasan terkait TPPO penting dilakukan sebagai langkah pencegahan agar masyarakat tidak mudah terjerumus dalam praktik pengiriman pekerja ilegal ke luar negeri.
“Bagus, biar kita ada jalan keluarnya. Kasus-kasus TPPO yang sekarang banyak di luar, bisa terkomodir dengan ini, ada jalan keluar untuk menyalurkannya,” kata Amir Laode usai kegiatan.
Ia menilai, maraknya kasus pekerja migran ilegal yang sempat mencuat di Bangka Belitung pada akhir 2025 lalu menjadi peringatan bagi semua pihak, terutama pemerintah dan masyarakat, untuk lebih waspada.
Menurut Amir, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat harus terus diperkuat agar warga tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar namun berujung pada praktik perdagangan orang.
“Jadi, jangan sampai anak-anak kita terlibat lebih jauh lagi, lebih banyak lagi terlibat TPPO ini,” ujarnya.
Meski demikian, Amir menyebut hingga saat ini belum ada laporan maupun data warga Kecamatan Bukit Intan yang teridentifikasi menjadi korban TPPO atau pekerja migran ilegal.
“Bukit Intan belum terdeteksi. Tapi kegiatan ini menurut saya bagus, Alhamdulillah,” ucapnya.
Pantauan di lokasi, sejumlah anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turut hadir dalam reses tersebut, di antaranya Eddy Iskandar, Ucok Oktahaber, Dody Kusdian, Sadiri, Hardi Efendi, dan Rustam Mataris.
Selain menyerap aspirasi masyarakat, reses itu juga menjadi ruang diskusi terkait persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk ancaman perdagangan orang yang kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. (Suf)
