DPRD Babel Beri Waktu 1 Bulan ke PT GML
Tak hanya itu, warga juga meminta tidak ada monopoli dalam penerbitan Delivery Order (DO) buah sawit. Berdasarkan informasi yang diterima DPRD, selama ini penerima DO hanya terbatas pada kelompok tertentu.
“Masyarakat meminta seluruh sembilan desa di tiga kecamatan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan DO sehingga bisa bermitra dengan PT GML,” katanya.
Warga juga menuntut adanya skala prioritas bagi petani sawit di wilayah sekitar perusahaan dalam pengiriman hasil panen ke PT GML.
Sebab, menurut mereka, masih banyak petani di sekitar area perusahaan yang belum mendapatkan kesempatan tersebut.
Didit menegaskan, apabila dalam waktu satu bulan tuntutan masyarakat tidak juga direalisasikan, maka konsekuensinya masyarakat akan menolak perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT GML seluas 12.000 hektare.
“Jika komitmen ini tidak terwujud, masyarakat tidak setuju perpanjangan HGU PT GML seluas 12.000 hektare,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka telah menyatakan komitmen untuk menunda atau memblokir usulan perpanjangan HGU perusahaan apabila persoalan dengan masyarakat tidak segera diselesaikan.
“Alhamdulillah Kepala BPN ATR Kabupaten Bangka berkomitmen memblokir usulan perpanjangan HGU PT GML jika persoalan ini tidak diselesaikan. Kami juga akan menyampaikan hal ini ke Kementerian ATR/BPN agar memiliki pemahaman yang sama,” ungkap Didit.
Politisi PDI Perjuangan itu berharap kesepakatan yang telah dibangun dapat menjadi jalan keluar bagi seluruh pihak sehingga tidak diperlukan lagi rapat dengar pendapat lanjutan terkait persoalan tersebut.
“Mudah-mudahan dalam satu bulan ke depan seluruh aspirasi masyarakat sembilan desa di tiga kecamatan dapat diwujudkan dan persoalan ini selesai,” tutupnya. (Suf)
