PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Komitmen itu ditegaskan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/6/2026). Agenda paripurna tersebut membahas penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam paparannya, Hidayat menyampaikan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 secara umum berjalan sesuai target. Pendapatan daerah mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sementara belanja daerah tetap diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Meski demikian, Hidayat mengakui masih terdapat sejumlah program yang pelaksanaannya belum berjalan maksimal, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar kualitas pelayanan publik semakin meningkat. "Apa yang telah diaudit oleh BPK, apa yang sudah disampaikan, yang baik kita pertahankan, yang kurang kita perbaiki," tegas Hidayat. Menurut dia, hasil pemeriksaan BPK dan rekomendasi DPRD menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan DPRD, lanjut Hidayat, akan ditindaklanjuti secara serius sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menilai fungsi pengawasan DPRD merupakan bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab. Di akhir sambutannya, Hidayat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPK dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi fondasi utama agar setiap rupiah yang bersumber dari APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. "Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPK menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Tujuan akhirnya adalah memastikan APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kepulauan Bangka Belitung," pungkasnya. (Suf)
