DPRD Babel Beri Waktu 2 Minggu Benahi Data Solar Subsidi Nelayan, Siap Gandeng Kapolda Sikat Oknum
PANGKALPINANG, MEDIAQU.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menemukan adanya indikasi kuat penyimpangan dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi untuk para nelayan.
Banyak hak nelayan kecil dilaporkan hilang atau terpangkas secara drastis saat realisasi penyaluran di lapangan.
Dalam pengawasan yang dilakukan oleh pihak legislatif, ditemukan selisih angka yang sangat signifikan antara kuota yang seharusnya diterima dengan fakta di tingkat nelayan.
Salah satu contoh kasus ekstrem yang ditemukan adalah adanya nelayan yang berdasarkan dokumen administrasi berhak mendapatkan jatah 2.000 liter solar bersubsidi per bulan, namun pada kenyataannya hanya menerima sebanyak 800 liter.
Menyikapi carut-marut tersebut, pihak DPRD langsung bergerak cepat dengan memanggil pemangku kepentingan terkait, Rabu (1/7/2026).
Langkah konkret yang diambil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya adalah melakukan koordinasi intensif bersama General Manager Pertamina dan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat guna melakukan penataan ulang serta pembersihan data penerima subsidi.
“Kami berkomitmen bersama Pak GM Pertamina dan juga dari Dinas Kelautan untuk membersihkan dan menata ulang data para nelayan ini. Kami memberikan target waktu maksimal dua minggu agar proses verifikasi ini dapat diselesaikan seluruhnya,” ujar Didit Srigusjaya saat diwawancarai awak media.
