DPRD Babel Beri Waktu 2 Minggu Benahi Data Solar Subsidi Nelayan, Siap Gandeng Kapolda Sikat Oknum
Langkah pembersihan data ini dinilai krusial agar alokasi subsidi energi dari pemerintah benar-benar tepat sasaran dan langsung menyentuh masyarakat pesisir yang membutuhkan.
DPRD menegaskan bahwa penertiban administrasi dan operasional ini tidak hanya dilakukan di satu titik, melainkan akan diimplementasikan secara menyeluruh di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Selain pembenahan internal pada sektor pendataan kuota, DPRD juga memastikan akan memperketat aspek pengawasan di lapangan guna memberikan efek jera terhadap oknum-oknum yang sengaja mencari keuntungan pribadi.
Untuk itu, regulasi teknis dan penegakan hukum ke depan akan melibatkan jajaran Kepolisian (Kapolda) serta pihak Kejaksaan.
Diharapkan, dengan adanya sinergi yang kuat antara legislatif, Pertamina, dinas terkait, dan aparat penegak hukum, kebocoran distribusi BBM bersubsidi dapat ditekan seminimal mungkin.
Langkah tegas ini diambil demi melindungi hak-hak ekonomi para nelayan di Bangka Belitung agar dapat melaut tanpa terkendala kelangkaan solar buatan.
“Hal ini berlaku untuk seluruh wilayah. Upaya penataan ulang subsidi ini akan diberlakukan di seluruh wilayah Bangka Belitung guna melindungi hak-hak para nelayan,” tegas Didit. (Suf)
