DPRD Babel Desak Pertamina Atasi Krisis BBM, Harga Eceran Disebut Tembus Rp20 Ribu per Liter
Menurutnya, pemilik kendaraan tersebut terpaksa berjalan kaki untuk mengantar anaknya ke sekolah lantaran tidak memperoleh BBM.
“Artinya dampak antrean dan kelangkaan BBM ini sudah dirasakan semua sektor. Ada yang tidak bisa bekerja, ada anak yang terlambat bahkan tidak bisa sekolah karena tidak mendapatkan BBM,” katanya.
Didit menegaskan, prioritas utama saat ini adalah menormalkan kembali pasokan dan distribusi BBM di Bangka Belitung.
Ia menilai penyelesaian persoalan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Pertamina sehingga langkah cepat sangat dibutuhkan agar aktivitas masyarakat kembali normal.
Selain memastikan pasokan kembali lancar, Didit juga mendorong adanya evaluasi terhadap sistem pelayanan di SPBU.
Salah satunya dengan membahas kemungkinan pemisahan jalur antrean antara kendaraan umum dan kendaraan pengerit agar distribusi BBM lebih tertib serta tidak menghambat masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Yang jelas saya minta kondisi ini segera dinormalkan karena yang memiliki kewenangan adalah Pertamina,” tegasnya.
Lebih lanjut, Didit kembali mengingatkan persoalan distribusi BBM subsidi, khususnya bagi sektor perikanan.
Menurutnya, distribusi BBM subsidi untuk nelayan hingga kini masih belum sepenuhnya tepat sasaran dan perlu menjadi perhatian serius dalam upaya pembenahan tata kelola distribusi BBM di Bangka Belitung.
Ia berharap Pertamina bersama pemerintah segera mengambil langkah konkret agar kelangkaan BBM tidak berlarut-larut dan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa terganggu oleh antrean panjang di SPBU. (Suf)
