Cabut Sawit Pakai Uang Negara? Petani Serdang: Jangan Ada Persekongkolan
“Penegak hukum harus memberikan sanksi tegas terkait alih fungsi lahan persawahan di Bendung Mentukul dan Racap. Jangan ada yang ditutupi,” katanya.
Ia menilai pembiaran terhadap alih fungsi lahan tersebut sudah berlangsung cukup lama dan disebut bukan kali pertama terjadi.
Karena itu, Heri meminta Dinas Pertanian dan Pangan Bangka Selatan memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat Desa Serdang.
“Ini sudah terjadi berulang kali. Masyarakat Desa Serdang menunggu kepastian. Dinas Pertanian Bangka Selatan harus bertanggung jawab karena persoalan ini sudah lama terjadi,” tegasnya.
Jangan Sampai Negara Dirugikan
Heri menekankan, persoalan ini bukan semata-mata mengenai pencabutan pohon sawit. Lebih jauh, menurutnya, pemerintah harus memastikan tidak ada penggunaan anggaran negara yang tidak tepat sasaran.
Ia meminta seluruh proses, mulai dari penanganan lahan, pencabutan tanaman sawit hingga penggunaan anggaran, dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai masyarakat hanya melihat pohon sawit dicabut, tetapi tidak pernah tahu siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang harus menanggung biayanya,” ungkap Heri.
Ia pun berharap pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap persoalan alih fungsi lahan persawahan yang terjadi di wilayah tersebut.
Heri menegaskan, apabila benar anggaran negara digunakan untuk mencabut sawit akibat persoalan alih fungsi lahan, dirinya siap membawa persoalan tersebut ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan dari Dinas Pertanian dan Pangan Bangka Selatan terkait tudingan tersebut maupun penjelasan mengenai rencana penggunaan anggaran perubahan (ABT) untuk pencabutan pohon kelapa sawit. (Suf)
