Cabut Sawit Pakai Uang Negara? Petani Serdang: Jangan Ada Persekongkolan
BANGKA SELATAN, MEDIAQU.id – Polemik alih fungsi lahan persawahan menjadi perkebunan kelapa sawit di Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan, kembali mencuat.
Ketua Kelompok Tani Batang, Desa Serdang, Heri, mengaku kecewa dengan sikap Dinas Pertanian dan Pangan Bangka Selatan yang disebut masih menunggu anggaran perubahan atau ABT untuk melakukan pencabutan pohon kelapa sawit di lahan yang diperuntukkan bagi program ketahanan pangan.
Menurut Heri, penggunaan uang negara untuk mencabut pohon kelapa sawit di lahan tersebut patut dipertanyakan.
Ia menilai, seharusnya persoalan alih fungsi lahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pengalihfungsian, bukan justru dibebankan kepada negara.
“Kalau mencabut pohon kelapa sawit menggunakan uang negara, saya akan mempertanyakan dan melaporkan pihak terkait. Menurut saya, ini jangan sampai ada persekongkolan,” tegas Heri kepada Mediaqu.id, Jumat (7/8/2026).
Heri menyebut masih banyak kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian yang lebih mendesak untuk dibiayai pemerintah.
Ia juga mempertanyakan alasan pemerintah mengalokasikan anggaran untuk mencabut tanaman sawit, sementara masih terdapat lahan yang disebutnya masih berupa semak belukar dan belum digarap kembali.
“Masih banyak uang negara yang dibutuhkan untuk keperluan lain di sektor pertanian. Jangan sampai anggaran justru digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul akibat alih fungsi lahan,” ujarnya.
Soroti Alih Fungsi Lahan Persawahan
Tak hanya soal anggaran, Heri juga mendesak aparat penegak hukum turun tangan menyikapi dugaan alih fungsi lahan persawahan di kawasan Bendung Mentukul dan Racap.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut lahan pertanian dan ketahanan pangan masyarakat.
Heri meminta adanya kepastian mengenai status serta peruntukan lahan persawahan yang telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit.
