DBH Jadi Kunci, DPRD Babel Ingin APBD 2027 Lebih Berdaya untuk Rakyat
PANGKALPINANG, MEDIAQU.ID — Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar meminta pemerintah daerah menyiapkan skema penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Provinsi Babel.
Menurut Eddy, realisasi DBH dari pemerintah pusat akan berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Hal itu disampaikan Eddy setelah Rapat Paripurna Penandatanganan Kesepakatan Perubahan RKUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dan RKUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 di Pangkalpinang, Rabu (26/8/2026).
Eddy mengatakan, perubahan anggaran 2026 dilakukan untuk menyesuaikan kondisi pendapatan dan target pemerintah daerah hingga akhir tahun. Sementara untuk APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan.
“Kalau DBH itu segera direalisasikan, ruang fiskal kita tentu menjadi lebih lega,” kata Eddy.
Menurut dia, tambahan pendapatan tersebut dapat diarahkan untuk membiayai program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Di antaranya sektor kesehatan, pendidikan, peningkatan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur.
