DPRD Babel Temui Wamenhan Bahas RKAB PT Timah, Didit: Ini Menyangkut Ekonomi Rakyat Belitung
JAKARTA – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) membawa persoalan pertambangan timah di Pulau Belitung ke pemerintah pusat.
Bersama Pemerintah Kabupaten Belitung dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, DPRD Babel menyampaikan langsung kondisi yang terjadi di lapangan kepada Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Donny Ermawan.
Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Rombongan dipimpin Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya didampingi Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta. Hadir pula Bupati Belitung, Bupati Belitung Timur, Ketua DPRD Kabupaten Belitung, dan Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur.
Dalam audiensi tersebut, Didit mengungkapkan bahwa terbatasnya kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Timah Tbk berdampak langsung terhadap aktivitas pertambangan rakyat di Pulau Belitung.
Menurutnya, hasil produksi penambang tidak seluruhnya dapat diserap sehingga memengaruhi pendapatan masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan.
“Intinya kami meminta ada diskresi khusus dari pemerintah pusat untuk mencari solusi terhadap persoalan pertambangan timah di Belitung. Semoga aspirasi ini dapat disampaikan kepada Bapak Presiden sehingga dalam waktu dekat ada kepastian bagi masyarakat Belitung, karena persoalan ini menyangkut ekonomi rakyat,” ujar Didit.
Didit menjelaskan, persoalan tersebut kini tidak hanya dirasakan para penambang. Perlambatan aktivitas pertambangan turut memengaruhi perputaran ekonomi masyarakat, menurunkan daya beli, serta berdampak pada pelaku usaha dan kesempatan kerja di Pulau Belitung.
Karena itu, DPRD Babel bersama pemerintah daerah berharap pemerintah pusat dapat segera mengambil langkah konkret agar aktivitas pertambangan kembali berjalan optimal dan ekonomi masyarakat kembali bergerak.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan menyampaikan apresiasi atas langkah DPRD Babel dan pemerintah daerah yang memilih menyampaikan aspirasi melalui jalur koordinasi dengan pemerintah pusat.
Ia menilai komunikasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam mencari solusi terhadap persoalan strategis yang dihadapi masyarakat.
DPRD Babel pun berharap hasil pertemuan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan terkait pertambangan timah di Pulau Belitung. (Suf)
