Data Desil Dinilai Tak Sesuai Kondisi Warga, DPRD Babel Minta Diperbarui
Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar penetapan program bantuan dan perlindungan sosial dapat dilakukan berdasarkan data yang lebih tepat.
Untuk menindaklanjuti hasil audiensi, DPRD Babel akan mendorong koordinasi bersama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dan BPD dengan BPS Pusat, Kementerian Sosial, Bappenas, BKPPN serta instansi terkait.
Didit juga mengusulkan agar Gubernur Babel menyampaikan surat kepada BPS Pusat terkait penghentian sementara penggunaan data desil hingga proses pembaruan dan revisi selesai.
Selain itu, ia mendorong adanya keterlibatan pemerintah desa dalam setiap proses pendataan masyarakat yang dilakukan oleh instansi terkait.
Dalam audiensi tersebut, Didit turut menyampaikan gagasan pembentukan bank data daerah yang akurat dan terintegrasi. Menurutnya, data tersebut dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah, tidak terbatas pada bantuan sosial.
Ia menyebut penentuan desil menggunakan 41 variabel. Namun, kondisi sosial ekonomi setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga diperlukan ruang untuk mempertimbangkan komponen lokal.
“Silakan 41 variabel itu tetap, tetapi ada komponen-komponen lokal yang harus diperhatikan. Situasi dan kondisi di masing-masing provinsi atau daerah berbeda,” jelasnya.
DPRD Babel selanjutnya akan membawa usulan tersebut dalam koordinasi dengan pemerintah pusat. Termasuk mengkaji kemungkinan dukungan APBD Provinsi Babel untuk membantu pembiayaan musyawarah desa dalam proses pembaruan data.
Melalui forum tersebut, DPRD Babel berharap proses pendataan masyarakat dapat semakin akurat, terpadu dan mampu mendukung ketepatan pelaksanaan program bantuan serta perlindungan sosial di daerah. (Suf)
