Sidak SPBU Pangkalpinag, Gubernur Hidayat Ancam Tindak Tegas Penyeleweng BBM Subsidi
MEDIAQU.ID, PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, mengancam akan menindak tegas oknum yang bermain dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Ia menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik penyelewengan yang merugikan negara dan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Hidayat saat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Pangkalpinang, Kamis (29/10/2026).
Dalam sidak SPBU Selindung, Pangkal Balam, Air Itam, Jalan Selan (Kampung Keramat), dan SPBU Kampung Dul, Hidayat didampingi Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna dan Kapolresta Pangkalpinang Kombes Pol. Indra Wijatmiko.
Hidayat menegaskan, BBM subsidi merupakan hak masyarakat yang harus disalurkan sesuai peruntukannya.
Ia meminta masyarakat segera melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan distribusi BBM, termasuk keterlibatan oknum aparat.
“Berhentilah bermain-main dengan uang negara!” tegas Hidayat.
Ia juga memperingatkan pihak SPBU agar tidak terlibat dalam praktik yang merugikan negara, terutama penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran.
Menurut Hidayat, penindakan harus dilakukan terhadap siapa pun yang terbukti terlibat, baik pegawai SPBU maupun pihak luar.
“Kalau ada preman, oknum, bermain minyak seperti ini, saya tindakan! Dan tidak ada ampun lagi! Karena negara harus hadir untuk rakyat,” ujarnya.
Selain menyoroti dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, Hidayat memastikan ketersediaan BBM di Pangkalpinang dalam kondisi mencukupi.
Ia menyebut, hasil pengecekan di lapangan menunjukkan pasokan BBM tersedia. Bahkan, menurut dia, stok yang ada dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Hari ini kita lihat, tidak ada satu pun yang antre. Biasanya kan berkilo-kilo. Ya, ini kesimpulannya bahwa minyak itu cukup,” katanya.
Hidayat mengatakan, pemerintah bersama aparat kepolisian telah melakukan pemantauan selama enam hari terakhir untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar.
Ia juga menyebut telah memeriksa ketersediaan BBM di sejumlah SPBU. Dalam pengecekan tersebut, terdapat pasokan dengan jumlah 30 hingga 40 ton.
Meski demikian, pengawasan tidak hanya akan dilakukan di Pangkalpinang. Pemerintah Provinsi Babel berencana mengevaluasi kondisi distribusi BBM di sejumlah daerah lain, termasuk Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan.
Hidayat turut menyoroti dugaan praktik penyelewengan BBM subsidi yang kemudian diperjualbelikan sebagai BBM industri.
Ia menyebut terdapat selisih harga sekitar Rp6.000 per liter yang menurutnya berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan secara tidak semestinya.
“Minyak subsidi adalah untuk membantu ekonomi masyarakat. Jangan sampai minyak subsidi diperjualbelikan dengan minyak industri dengan selisih Rp6.000 per liter. Nah, ini akan saya kejar ke mana pun,” ujarnya.
Hidayat meminta wali kota, bupati, Kapolres, Kapolda, Danlanal, hingga Danrem turut mengambil bagian dalam pengawasan distribusi BBM.
Ia menegaskan, penanganan persoalan BBM harus dilakukan secara bersama-sama agar distribusi energi bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
“Berhentilah para kriminal BBM ini. Mari kita bekerja sesuai aturan. Cari rezeki lain, jangan memakan hak orang,” kata Hidayat.
Pernyataan tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi BBM bersubsidi di Bangka Belitung agar menjalankan tugas sesuai ketentuan dan tidak menyalahgunakan kewenangan. (Suf)
