Lapak Terancam Jadi Parkir, Pedagang Pasar Pagi Pangkalpinang Tolak Penertiban

PANGKALPINANG, MEDIAQU.ID – Rencana penataan Pasar Pagi Pangkalpinang berbenturan dengan kepentingan pedagang pelataran. Mereka menolak rencana penertiban tenda dan payung tempat berjualan yang dikhawatirkan akan dialihfungsikan menjadi lahan parkir.

Penolakan itu disuarakan sejumlah pedagang saat mendatangi Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (9/11/2026). Mereka meminta pemerintah tidak membongkar atau mengosongkan tempat usaha sebelum ada musyawarah dan kesepakatan dengan pedagang yang terdampak.

Dalam pernyataan sikapnya, para pedagang menilai rencana tersebut berpotensi memutus sumber penghasilan keluarga. Sebab, area pelataran yang dipersoalkan selama ini menjadi tempat mereka menggantungkan hidup dari aktivitas jual beli.

Mereka mempertanyakan kebijakan penataan yang dinilai belum mengakomodasi kepentingan pedagang. Apalagi, menurut mereka, pengalihan fungsi lahan menjadi tempat parkir seharusnya tidak dilakukan tanpa sosialisasi dan pembicaraan dengan pihak yang akan kehilangan tempat usaha.

Pedagang tidak hanya menyampaikan penolakan, tetapi juga menawarkan solusi. Mereka meminta Pemerintah Kota Pangkalpinang mengoptimalkan lahan parkir di sisi timur Pasar Pagi yang dinilai belum tertata dan belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Apabila lahan parkir memang diperlukan untuk kepentingan umum, pemerintah seharusnya terlebih dahulu memberdayakan sarana serta lahan parkir yang telah tersedia,” demikian salah satu poin dalam pernyataan sikap pedagang.

Mereka juga meminta pemerintah menahan seluruh tindakan penertiban, mulai dari pembongkaran tenda, pengosongan lokasi hingga pemindahan paksa, sampai ada penyelesaian melalui musyawarah.

Aksi para pedagang diterima langsung Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna, dan Plh Sekretaris Daerah Syarli Nopriansyah.

Di hadapan pedagang, Saparudin menjelaskan bahwa penataan pasar bertujuan menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertib dan nyaman. Namun, pemerintah menghadapi persoalan keterbatasan fasilitas dan daya tampung pedagang.

“Kita sebenarnya ingin pasar itu bisa rapi. Intinya adalah fasilitasnya. Sebenarnya mau saja mereka jual di bawah, tetapi tidak cukup tempatnya,” kata Saparudin.

Ia menyebut berdasarkan pendataan sementara terdapat sekitar 170 pedagang yang berjualan di luar kawasan pasar. Jumlah tersebut menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan sebelum penataan dilakukan secara menyeluruh.

“Di luar ada 170 pedagang. Ini yang kita cari solusinya. Kalau memang di luar, kita harus tata dulu yang di luar,” ujarnya.

Saparudin mengatakan pemerintah telah memulai sejumlah persiapan, termasuk rehabilitasi lantai dua dan pembersihan kawasan pasar. Langkah tersebut menjadi bagian dari rencana pembenahan fasilitas perdagangan.

Mengenai keluhan pedagang yang merasa belum mendapatkan sosialisasi, Saparudin mengaku sebelumnya telah bertemu dengan sekitar 11 perwakilan kelompok pedagang di Rumah Dinas Wali Kota.

Namun, ia menduga informasi dari pertemuan tersebut belum menjangkau seluruh pedagang. Pemerintah pun membuka kemungkinan melakukan pendataan ulang dan sosialisasi tambahan.

“Mungkin ada dari mereka yang belum tersampaikan. Makanya kita coba data kembali, apakah mereka ini perlu disosialisasikan lagi, diberikan pemahaman,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa area yang dikhawatirkan pedagang akan dijadikan tempat parkir merupakan void atau ruang terbuka.

Perbedaan pandangan ini memperlihatkan bahwa penataan Pasar Pagi bukan sekadar persoalan membenahi bangunan dan mengatur ruang perdagangan. Pemerintah harus memastikan kebijakan tersebut tidak mengabaikan keberlangsungan usaha pedagang.

Di satu sisi, pemerintah ingin mengurai persoalan ketertiban dan keterbatasan fasilitas. Di sisi lain, pedagang meminta kepastian bahwa pembenahan pasar tidak berujung pada hilangnya ruang mencari nafkah. (Suf)