DPRD BabelHeadline

DPRD Babel Jadwalkan RDP Lanjutan Tambang Pasir Teluk Uber, Didit Minta Cek Langsung ke Lapangan

PANGKALPINANG, MEDIAQU.ID– DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menjadwalkan rapat lanjutan terkait penolakan masyarakat terhadap aktivitas penambangan pasir laut di perairan Teluk Uber, Kabupaten Bangka.

Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya, meminta seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), dan perusahaan tambang, hadir dalam rapat lanjutan untuk membahas persoalan perizinan serta kesesuaian tata ruang kawasan tersebut.

Hal itu disampaikan Didit saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas aspirasi masyarakat terkait penolakan aktivitas penambangan pasir laut di Teluk Uber, Kamis (19/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Didit juga meminta perwakilan masyarakat, Abun, menyampaikan bukti-bukti penolakan secara tertulis kepada DPRD Babel. Dokumen tersebut akan menjadi bahan kajian sekaligus dasar penyusunan kronologi persoalan sebelum DPRD menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait.

“Saya minta kepada Pak Abun, sampaikan kepada kami secara tertulis bukti-bukti penolakan. Kita minta bukti dikirim kepada DPRD biar kami kaji. Kita bikin kronologisnya,” kata Didit.

Menurutnya, dokumen tertulis sangat penting agar langkah DPRD dalam menindaklanjuti persoalan tersebut memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga  Mulai Januari 2024 UMP Basel Rp3,6 Juta, Perusahaan Diingatkan Ikuti Aturan

Didit mengatakan, DPRD perlu melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi di lapangan untuk memastikan peruntukan kawasan perairan Teluk Uber berdasarkan dokumen tata ruang.

Untuk itu, ia meminta Anggota DPRD Babel Maryam, Nolita, dan Refian turun langsung ke lokasi dengan didampingi dinas terkait serta aparat kepolisian.

“Saya minta besok pagi Ibu Nolita, Ibu Maryam, Pak Refian didampingi dinas-dinas juga ke lapangan. Saya minta Dinas ESDM juga turun. Pak Kapolsek, tolong didampingi teman-teman kami,” ujarnya.

Didit menegaskan, pengecekan lapangan diperlukan untuk mengetahui secara langsung kondisi kawasan sekaligus mencocokkannya dengan dokumen tata ruang yang berlaku.

Ia juga menyoroti ketidakhadiran Camat setempat dalam RDP. Padahal, menurutnya, pemerintah kecamatan diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai peruntukan wilayah di kawasan Teluk Uber.

Didit menjelaskan, persoalan tata ruang tersebut juga berkaitan dengan kewenangan pemerintah kabupaten. Karena itu, DPRD Babel akan meminta Pemerintah Kabupaten Bangka ikut terlibat dalam pembahasan berikutnya.

“Kita akan mengundang pihak perusahaan, Dinas Kelautan, dan Pemda Bangka. Tidak boleh lepas tangan. Kita juga akan mengundang camat dan seluruh kepala dinas terkait,” tegasnya.

1 2Laman berikutnya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
error: Content is protected !!