Headline

Wali Kota Janji Tindaklanjuti Polemik NIB Media, JMSI Babel: Jangan Persulit Perusahaan Pers!

PANGKALPINANG – Polemik persyaratan domisili Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi perusahaan media dalam kerja sama publikasi Pemerintah Kota Pangkalpinang mendapat perhatian Wali Kota Prof. Saparudin.

Ia berjanji segera menindaklanjuti persoalan yang menuai keberatan dari kalangan perusahaan pers.

“Segera kita tindaklanjuti,” ujar Saparudin saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).

Polemik ini berkaitan dengan Surat Edaran (SE) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pangkalpinang Nomor 100.3.4.3/1/DISKOMINFO/2026 tentang Pemberian Afirmasi kepada Pelaku Usaha Lokal Berdasarkan Lokasi Pekerjaan pada Jasa Publikasi Media.

Dalam surat edaran tersebut, perusahaan media yang ingin memperoleh afirmasi dalam kerja sama publikasi tahun 2026 disyaratkan memiliki NIB berdomisili di Pangkalpinang.

Ketentuan itu dipersoalkan karena dinilai berpotensi membatasi kesempatan perusahaan pers yang berkedudukan di luar Pangkalpinang, meskipun memiliki wartawan dan menjalankan aktivitas jurnalistik di wilayah tersebut.

Sekretaris Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kepulauan Bangka Belitung, Wahyu Kurniawan, mengatakan, keberpihakan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha lokal merupakan hal yang dapat dipahami.

Baca juga  PT PMM Boleh Jual Mineral Selain Zirkon, Ini Penjelasan ESDM Babel

Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan karakteristik industri pers yang aktivitasnya tidak dibatasi wilayah administratif.

Menurut Wahyu, keberadaan biro atau kantor perwakilan di daerah sudah dapat menjadi salah satu indikator kehadiran dan aktivitas perusahaan media di wilayah tersebut.

“Domisili NIB dinilai kurang tepat. Cukup biro atau kantor perwakilan saja. Itu sudah menunjukkan identitas perusahaan, apalagi perusahaan yang masih berada di wilayah Provinsi Bangka Belitung,” jelasnya.

Ia mengatakan, perusahaan media juga telah menempatkan wartawan di masing-masing daerah untuk menjalankan tugas jurnalistik sekaligus mewakili perusahaan.

“Perusahaan telah menempatkan wartawan di masing-masing daerah, dan mereka mewakili perusahaan,” ujarnya.

Wahyu mengingatkan, kebijakan afirmasi yang dimaksudkan untuk memberdayakan pelaku usaha lokal jangan sampai berubah menjadi pembatasan akses bagi perusahaan pers lain yang memiliki aktivitas dan kontribusi nyata di Pangkalpinang.

Pembayaran Kerja Sama Ikut Dipersoalkan

1 2Laman berikutnya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
error: Content is protected !!