HeadlinePemprov Babel

Dukung Penolakan Warga Teluk Uber, Maryam Minta Pemerintah Evaluasi Izin Tambang Pasir Laut

“Jika ini tetap dilakukan, tentu akan mengganggu ekosistem laut dan menurunkan hasil tangkap nelayan,” tegasnya.

Soroti Ancaman terhadap Pariwisata Pesisir

Maryam juga menaruh perhatian terhadap potensi dampak penambangan pasir laut terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Bangka.

Ia menyebut kawasan Tanjung Pesona, Matras, Teluk Uber hingga Tongaci sebagai kawasan pesisir yang memiliki daya tarik wisata dan perlu dijaga keberlanjutannya.

Menurutnya, aktivitas penambangan pasir berpotensi menyebabkan kekeruhan air dan sedimentasi yang dapat memengaruhi kualitas lingkungan serta daya tarik wisata bahari.

Dalam kesempatan tersebut, Maryam turut mempertanyakan kesesuaian skema aktivitas penambangan pasir laut dengan ketentuan pemanfaatan pasir akibat sedimentasi.

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari KKP, terdapat skema pemanfaatan pasir laut akibat sedimentasi, misalnya pasir yang membentuk beting di kawasan perairan.

Namun, ia mempertanyakan apabila aktivitas penambangan justru dilakukan pada kawasan laut dan pesisir yang masih dalam kondisi baik, bukan pada kawasan yang mengalami sedimentasi.

“Yang ditambang mereka itu adalah laut yang bagus, pesisir yang bagus, bukan akibat sedimentasi. Nah, ini yang perlu menjadi alasan kita ke pemerintah pusat agar dievaluasi,” ungkapnya.

Maryam menilai pemerintah daerah perlu lebih cermat melihat dasar dan tujuan aktivitas penambangan, termasuk memastikan apakah kegiatan tersebut benar-benar masuk dalam skema pemanfaatan pasir akibat sedimentasi.

Baca juga  Ketua DPRD Babel Dorong ASN Percayakan Zakat ke Baznas

Dorong Evaluasi RZWP3K

Selain persoalan perizinan, Maryam juga mendorong evaluasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Babel.

Menurutnya, pembahasan revisi RZWP3K yang sedang berjalan menjadi kesempatan untuk menyelaraskan kembali zonasi pesisir dengan kepentingan masyarakat, wilayah tangkap nelayan, dan sektor pariwisata.

Ia menjelaskan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K sebelumnya telah mengatur zonasi perairan Pulau Bangka, termasuk kawasan pertambangan pada wilayah laut hingga 12 mil.

Namun, menurut Maryam, perkembangan regulasi setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi tata ruang dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Ia berharap kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk memastikan kebijakan tata ruang tidak mengabaikan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat pesisir.

Menutup penyampaiannya, Maryam kembali menegaskan dukungan terhadap aspirasi masyarakat Teluk Uber. Ia mengapresiasi kepedulian warga, nelayan, dan penggiat pariwisata yang menyuarakan perlindungan lingkungan pesisir.

Ia berharap DPRD Babel dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat agar perizinan dan tata ruang aktivitas penambangan pasir laut di Teluk Uber dievaluasi kembali. (Suf)

Laman sebelumnya 1 2

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
error: Content is protected !!