Headline

Wali Kota Janji Tindaklanjuti Polemik NIB Media, JMSI Babel: Jangan Persulit Perusahaan Pers!

Selain persyaratan domisili NIB, penerapan surat edaran tersebut juga memunculkan persoalan terkait pembayaran kerja sama publikasi.

Ketentuan itu diberlakukan ketika kerja sama publikasi tahun 2026 masih berlangsung. Sejumlah perusahaan media yang memiliki NIB di luar Pangkalpinang disebut menghadapi persyaratan tambahan berupa kewajiban membuat katalog untuk mencairkan pembayaran jasa publikasi Oktober 2026.

Bahkan, pencairan dana kerja sama yang semestinya dapat diproses disebut harus tertunda hingga tiga bulan ke depan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepastian pembayaran bagi perusahaan pers yang telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan kesepakatan kerja sama sebelumnya.

Wahyu juga meminta Diskominfo Pangkalpinang memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar hukum penerapan persyaratan domisili NIB.

“Diskominfo Pangkalpinang juga diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar hukum penerapan persyaratan domisili NIB, termasuk rujukan terhadap Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2026,” ujar Wahyu.

Menurut dia, kejelasan landasan hukum penting agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan perbedaan penafsiran maupun ketidakpastian bagi perusahaan media yang telah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah.

Baca juga  Bukannya Mengawasi, Inspektorat Bangka Barat Kena Temuan BPK

JMSI Minta Anggaran Publikasi Dibuka

JMSI Babel juga menyoroti transparansi pengelolaan anggaran publikasi Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2026.

Wahyu meminta informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran publikasi dibuka kepada masyarakat. Termasuk mekanisme penentuan mitra media, pembagian pekerjaan, serta realisasi pembayaran.

Menurut dia, keterbukaan diperlukan karena anggaran publikasi bersumber dari uang masyarakat sehingga pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Ia berharap janji Wali Kota Saparudin untuk menindaklanjuti persoalan tersebut segera diwujudkan melalui evaluasi kebijakan Diskominfo.

Evaluasi itu diharapkan tidak hanya menjawab keberatan perusahaan pers, tetapi juga memberikan kepastian pembayaran terhadap kerja sama yang telah berjalan.

Pemerintah daerah tetap memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan perusahaan media lokal. Namun, upaya tersebut perlu berjalan seiring dengan kepastian hukum, transparansi, dan kesempatan berkompetisi secara adil bagi perusahaan pers. (*)

Laman sebelumnya 1 2

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
error: Content is protected !!