PANGKALPINANG – Kota Pangkalpinang menargetkan peringkat kedua dalam penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia pada tahun 2024.
Hal ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Walikota Pangkalpinang, Budi Utama, dalam rapat evaluasi MCP yang digelar di Rumah Dinas, Selasa, (5/11/24).
Pada tahun sebelumnya, Kota Pangkalpinang berhasil meraih peringkat ketiga dalam MCP se-Bangka Belitung. Kini, untuk tahun ini, Budi Utama menargetkan peringkat kedua sebagai pencapaian yang harus diwujudkan melalui perbaikan dan pemenuhan indikator-indikator yang ditetapkan oleh KPK.
“Untuk mencapai peringkat terbaik, ada beberapa indikator yang harus dipenuhi. Indikator-indikator ini berasal langsung dari KPK,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Budi Utama menekankan pentingnya pemenuhan data yang tepat waktu oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satu masalah yang ditemukan adalah masih ada beberapa nilai yang berada di bawah 60%, yang menjadi fokus utama untuk diperbaiki.
“Pertemuan hari ini adalah untuk mengevaluasi nilai yang masih rendah dan mencari tahu apa penyebabnya, apakah karena kurangnya data atau masalah lainnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Budi Utama mengingatkan setiap Kepala OPD untuk memastikan kelengkapan data dan menguploadnya tepat waktu.
“Jangan sampai terlambat, karena kalau terlambat data tidak bisa di-upload, dan nilai kita bisa jadi nol. Jadi pastikan semuanya siap sebelum batas waktu,” tegasnya.
Budi Utama juga menyatakan harapannya agar Kota Pangkalpinang dapat meraih peringkat kedua dalam penilaian MCP 2024.
“Tentu kita berharap bisa meraih peringkat kedua, dan jika memungkinkan, peringkat pertama akan sangat luar biasa,” ungkapnya optimis.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Pangkalpinang, Muhamad Syahrial, menjelaskan bahwa MCP adalah bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mencegah korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“MCP adalah potret kinerja pemerintah daerah melalui masing-masing OPD dalam upaya pencegahan korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih,” ujarnya.
Melalui upaya evaluasi dan perbaikan ini, Pangkalpinang berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola pemerintahan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Dengan target yang jelas dan fokus pada pemenuhan indikator MCP, diharapkan pencapaian tahun ini dapat lebih baik dari tahun sebelumnya, bahkan mencapai peringkat tertinggi di tingkat provinsi. (*)
Sumber : Dinas Kominfo
