Ketua TPP Basel Bantah Isu Utang Jadi Penghambat Bianglala Belum Beroperasi
BANGKA SELATAN – Wahana Bianglala di Simpang Lima Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih belum bisa beroperasi meskipun pembangunannya telah selesai.
Kendala utama yang menghambat adalah belum adanya regulasi yang mengatur pengoperasian dan penarikan retribusi dari wahana, dan masih menunggu hasil penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Padahal, Bianglala yang telah diresmikan pada Sabtu malam (8/2/2025) ini dirancang sebagai ikon pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan ke daerah ini.
Menurut Ketua Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Bangka Selatan, Wendy, pembangunan Bianglala bertujuan untuk meningkatkan daya tarik pariwisata, bukan sekadar menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tujuan utama Bianglala adalah mendorong pertumbuhan pariwisata Bangka Selatan. Kami berharap wahana ini bisa menarik wisatawan dari luar daerah, yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, termasuk UMKM,” jelas Wendy kepada Mediaqu.id, Selasa (11/3/2025).
Meski pembangunan fisik telah rampung, operasional Bianglala masih terganjal oleh belum adanya aturan yang mengatur penarikan retribusi.
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan saat ini masih menunggu penyelesaian regulasi tersebut sebelum wahana ini bisa dibuka untuk umum.
“Jadi saat ini masih menunggu regulasi yang mengatur mekanisme penarikan retribusi dan masih menunggu hasil penilaian dari KPKNL, Ini menjadi kendala utama saat ini,” ujar Wendy.
