Oleh: Bangdoi Ahada
Bayangan reaktor nuklir kembali menepi di pesisir Pulau Timah, Bangka Belitung.
Rasanya seperti déjà vu ingatan lama yang berusaha kita kubur, tapi kini datang lagi dengan pakaian baru dan narasi yang memabukkan: jargon “energi bersih masa depan”.
Sudah lebih dari satu dekade sejak wacana Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama kali mampir ke Babel. Kala itu, di masa Gubernur Eko Maulana Ali, ide besar ini sempat bergaung, lalu perlahan tenggelam. Bukan karena penolakan tanpa dasar, tapi karena kesadaran: Bangka Belitung belum siap bermain dengan nuklir. Dan jujur saja sampai hari ini pun belum.
Ketika Janji Aman Tak Mampu Merayu Rakyat
Kini, para pendukung PLTN datang dengan istilah baru: Small Modular Reactor (SMR).
Katanya, lebih kecil, lebih efisien, lebih aman. Kata-kata manis itu terdengar seperti brosur investasi di meja seminar.
Namun di baliknya, ada hal yang tak berubah risiko yang mampu menghabisi seluruh makhluk hidup di sekitar reaktor. Teknologi nuklir bukan sekadar soal mesin. Ia adalah soal sistem yang melibatkan manusia, birokrasi, tata kelola, dan budaya keselamatan yang ketat.
Negara-negara maju mampu menjaga PLTN mereka karena disiplin dan transparansi mereka nyaris sempurna.
Kita? Masih berjuang menertibkan tambang timah ilegal, penyelundupan, dan akal-akalan birokrasi.
Kalau tambang saja belum bisa diawasi dengan bersih, bagaimana mungkin kita mengawasi radiasi?
Bangka Belitung Bukan Laboratorium Nuklir
Mari kita jujur. Bangka Belitung bukanlah negara dengan laboratorium raksasa dan ribuan teknisi nuklir berpengalaman. Ini provinsi kecil, ekonominya bertumpu pada tambang, pariwisata, dan laut.
Setiap inci tanah di sini adalah napas kehidupan bagi nelayan dan petani pesisir.
Bayangkan bila nanti limbah radioaktif bocor sekecil apa pun ke laut, ke tambak, ke sawah.
Siapa yang akan menanggung akibatnya? Siapa yang bisa meyakinkan anak-anak nelayan bahwa ikan di piring mereka masih aman dimakan?
Pelajaran dari Eko Maulana Ali
Mendiang Gubernur Eko Maulana Ali pernah menolak terburu-buru.
Ia bukan anti-nuklir, tapi paham bahwa kebijakan besar tak boleh dijalankan dengan rasa ingin cepat jadi.
Ia tahu Babel bukan tempat untuk uji coba teknologi yang belum teruji di Indonesia.
Keputusannya menunda bukan karena takut tapi karena bijak.
Dan mungkin, kebijaksanaan seperti itulah yang paling hilang dalam politik energi hari ini.
Kita butuh keberanian seorang pemimpin untuk berkata jujur: Belum saatnya.
Sayangnya, kini kita tidak melihat itu. Para pemimpin sibuk memotong pita di sana-sini, tapi bungkam soal masa depan rakyat yang mereka pimpin.
PLTN Bukan Musuh, Tapi Babel Belum Siap
PLTN bukan musuh. Namun menempatkannya di Bangka Belitung saat ini adalah keputusan yang terlalu berisiko.
Kita belum punya sistem pengawasan yang steril, belum punya tenaga ahli yang cukup, belum punya jaminan transparansi publik.
Bahkan di dunia pun belum ada PLTN berbasis Thorium yang terbukti aman dan menyejahterakan masyarakat sekitar. Lalu, mengapa berani membangun di sini?
Apakah karena jumlah rakyat Babel yang sedikit, sehingga bila terjadi masalah, korban pun “tidak banyak”?
Inikah logika kebijakan di negeri Serumpun Sebalai ini?
Kita tidak boleh terlena oleh rayuan investasi dan janji-janji pembangunan PLTN.
Bisa jadi, di balik proyek megah itu, yang mengalir hanyalah cuan bagi segelintir orang — sementara rakyat Babel menanggung risikonya.
Buktinya, hingga kini belum ada satu pun PLTN berbasis Thorium yang berdiri megah, aman, dan benar-benar menyejahterakan. Lalu mengapa tiba-tiba ngotot membangun di Babel?
Apakah rakyat Bangka Belitung hanya dijadikan kelinci percobaan?
Jika gagal, masyarakat Babel yang jadi korban. Jika berhasil, hasilnya akan dinikmati se-Nusantara — bahkan mungkin dijadikan contoh oleh negara adidaya seperti Amerika.
Kalau begitu, mengapa perusahaan Amerika yang ingin membangun di Pulau Gelasa tidak lebih dulu menguji coba di negaranya sendiri? Buktikan di sana aman, baru ajarkan ke sini sambil melatih SDM lokal untuk benar-benar siap mengawalnya.
Janjinya Energi Bersih?
Kalau memang tujuannya energi bersih, mengapa bukan tenaga surya, angin, atau arus laut yang dikembangkan lebih dulu? Bukankah itu lebih masuk akal dan jauh lebih aman untuk sebuah kepulauan yang dikelilingi laut?
Bangka Belitung tidak butuh simbol kebanggaan nasional yang mahal.
Yang dibutuhkan rakyat adalah kepastian bahwa setiap proyek besar benar-benar berpihak kepada mereka, bukan pada ambisi segelintir elite yang ingin meninggalkan warisan megah, tapi menakutkan.
Karena jika PLTN ini dibangun tanpa kesiapan sosial dan sistemik, Babel bukan sedang melangkah ke masa depan tapi justru mundur ke masa lalu yang pernah kita tolak. Dan di antara riuh tambang tua serta ombak pesisir yang tak pernah berhenti, pertanyaan itu kembali menggema:
“Apakah kita sedang menuju kemajuan atau hanya mengulang kesalahan yang sama, dengan nama baru yang lebih keren?” (***)
