Gedung Bupati Pertama Dirobohkan, Ingatan Sejarah Bangka Selatan Ikut Hilang

Narasumber: Yapiter, SH, M.Si
Anggota Presidium Pejuang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan

Jurnalis:
Bangka Selatan akan memasuki usia 23 tahun pada 27 Januari 2026. Sebagai salah satu pejuang pembentukan kabupaten, bagaimana Anda memaknai usia ini?

Yapiter:
Usia 23 tahun seharusnya menjadi fase kedewasaan sebuah daerah. Pada titik ini, Bangka Selatan tidak cukup hanya berbicara soal pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang penguatan identitas serta ingatan sejarah. Kabupaten ini tidak lahir begitu saja. Ia lahir dari perjuangan panjang, perdebatan, dan pengorbanan banyak pihak yang meyakini Bangka Selatan layak berdiri sebagai daerah otonom.

Jurnalis:
Bagaimana perasaan Anda melihat gedung kantor bupati pertama Bangka Selatan kini telah dirobohkan?

Yapiter:
Terus terang, saya sangat prihatin. Sebagai bagian dari presidium pejuang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, saya memandang perobohan itu bukan sekadar soal bangunan lama. Itu adalah penghilangan simbol sejarah. Gedung di kawasan Simpang Lima Wisma Samudra Toboali merupakan kantor pemerintahan pertama Bangka Selatan sejak berdiri sebagai kabupaten pada 2003. Dari sanalah roda pemerintahan daerah pertama kali dijalankan.

Jurnalis:
Sebagian pihak beranggapan gedung tersebut sudah tidak relevan karena merupakan bangunan lama. Bagaimana tanggapan Anda?

Yapiter:
Pandangan itu sangat sempit. Nilai sebuah bangunan bersejarah tidak diukur dari usia atau kemegahannya, melainkan dari maknanya. Gedung itu memiliki perjalanan panjang: sebelum Bangka Selatan menjadi kabupaten, ia adalah gedung Tubub kantor Pembantu Bupati Bangka pada masa Kabupaten Bangka. Setelah pemekaran, bangunan itu menjadi kantor bupati pertama, lalu pernah difungsikan sebagai kantor KPU dan Tourism Information Center (TIC) pada era Bupati Justiar Noer. Itu jejak sejarah yang tidak tergantikan.

Jurnalis:
Apa dampak jangka panjang dari hilangnya bangunan bersejarah tersebut?

Yapiter:
Dampak terbesarnya adalah hilangnya ruang edukasi sejarah. Generasi mendatang tidak lagi memiliki bukti fisik perjuangan Bangka Selatan keluar dari status kecamatan menuju kabupaten. Mereka hanya akan mengenal Bangka Selatan sebagai daerah yang sudah mapan, tanpa memahami bahwa kemapanan itu dibangun melalui proses panjang dan perjuangan kolektif masyarakatnya.

Jurnalis:
Apakah Anda melihat peristiwa ini sebagai kegagalan pemerintah daerah saat ini?

Yapiter:
Saya tidak ingin menyebutnya sebagai kegagalan personal. Namun, ini adalah kekeliruan serius dalam memaknai sejarah. Pemerintah daerah, siapa pun yang memimpin, seharusnya berperan sebagai penjaga memori kolektif daerah. Di bawah kepemimpinan Bupati Riza Herdavid dan Wakil Bupati Debby Vita Dewi, seharusnya ada sensitivitas sejarah sebelum keputusan perobohan itu diambil.