Yogi Maulana Soroti Perbedaan Data SN dan Pembayaran Mitra PT Timah
PANGKALPINANG, MEDIAQU.id — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Yogi Maulana, menyoroti adanya perbedaan SN data serta keterlambatan pembayaran kepada mitra PT Timah.
Hal itu disampaikannya menanggapi laporan masyarakat dan hasil pertemuan DPRD dengan jajaran manajemen PT Timah, Jumat (20/2/2026).
Menurut Yogi dari dari Fraksi Partai Gerindra, terdapat perbedaan data SN yang diterima masyarakat saat pembahasan sebelumnya ketika telah ditetapkan secara definitif di Mentok.
“Ada dua hal yang disampaikan masyarakat. Pertama, SN ketika di GBT berbeda, dan ketika sudah definitif di Mentok juga berbeda,” ujar Yogi.
Ia juga menyinggung komitmen pembayaran kepada mitra yang sebelumnya dijanjikan dalam waktu empat hari. Namun, realisasinya disebut melebihi waktu tersebut.
“Dalam pertemuan dengan Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT Timah, disampaikan pembayaran empat hari. Namun kenyataannya, pembayaran baru terealisasi sekitar satu bulan lebih,” katanya.
Yogi meminta PT Timah melakukan pembenahan internal, terutama terkait tata kelola dan komunikasi dengan mitra. Ia menambahkan, peran Satgas selama ini dinilai telah membantu proses produksi perusahaan.
“Satgas sudah membantu produksi PT Timah. Jangan sampai ada oknum yang justru mencoreng nama mereka,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Iskandar, menekankan pentingnya prinsip kesetaraan dalam hubungan kemitraan antara perusahaan dan mitra.
“Yang bekerja dengan PT Timah itu mitra, jadi harus ada kesetaraan dan keadilan, termasuk dalam pembagian keuntungan,” kata Edi.
Ia menilai imbal usaha jasa perlu mempertimbangkan variabel harga timah dunia agar lebih adaptif terhadap dinamika pasar.
“Imbal usaha itu seharusnya mengikuti harga timah dunia. Jika harga timah naik, maka wajar imbal usaha jasa juga disesuaikan,” ujarnya.
Edi juga menegaskan DPRD mendorong pembenahan menyeluruh dalam mekanisme penetapan NIUJP. Menurutnya, kesepahaman antara perusahaan dan masyarakat menjadi kunci menjaga stabilitas sektor pertambangan timah di daerah.
“Harus ada titik temu. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut dan menimbulkan gejolak sosial,” tegasnya.
Ia menambahkan, skema NIUJP perlu memasukkan variabel yang fleksibel mengikuti dinamika harga pasar agar kemitraan tetap berjalan sehat dan berkeadilan.
DPRD Babel, lanjutnya, siap memfasilitasi dialog lanjutan guna memastikan tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah berjalan transparan dan adaptif serta mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat penambang. (Suf)
