PANGKALPINANG, MEDIAQU.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026 dalam rapat pleno terbuka yang digelar di Kantor KPU Pangkalpinang, Kamis (2/4/2026). Rapat pleno tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Pangkalpinang, Sobarian, yang menyatakan kegiatan itu merupakan agenda rutin setiap tiga bulan sesuai ketentuan yang berlaku. “Rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ujar Sobarian. Dalam rapat tersebut, KPU memaparkan hasil pemutakhiran data pemilih sejak Desember 2025 hingga 30 Maret 2026. Berdasarkan data, jumlah pemilih pada akhir Triwulan IV Tahun 2025 tercatat sebanyak 170.136 orang, terdiri dari 84.261 laki-laki dan 85.875 perempuan. Selama periode pemutakhiran Triwulan I Tahun 2026, terdapat penambahan pemilih baru sebanyak 488 orang, dengan rincian 232 laki-laki dan 256 perempuan. Selain itu, terdapat 52 pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat serta 59 pemilih yang mengalami perubahan data atau status. Hingga 2 April 2026, jumlah pemilih di Kota Pangkalpinang tercatat sebanyak 170.572 orang, terdiri dari 84.472 laki-laki dan 86.100 perempuan. Dengan demikian, terjadi kenaikan jumlah pemilih sebanyak 436 orang dibandingkan data sebelumnya. Sobarian menjelaskan, pemutakhiran data pemilih dilakukan secara berkelanjutan dalam empat periode setiap tahun atau per triwulan. Ia menambahkan, selain data pemilih umum, KPU juga melakukan pemutakhiran pada lokasi khusus seperti lembaga pemasyarakatan yang memiliki karakteristik berbeda. “Di lokasi khusus seperti lembaga pemasyarakatan, data pemilih bersifat dinamis karena adanya pergerakan keluar-masuk warga binaan,” jelasnya. KPU Pangkalpinang, lanjutnya, terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait guna memastikan akurasi dan validitas data pemilih. "Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini menjadi bagian dari upaya KPU dalam menjaga kualitas daftar pemilih agar tetap mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan menjelang pelaksanaan pemilu mendatang," kata Sobarian.(Suf)
