Tak Mau Petani Merugi, DPRD Babel Tancap Gas Naikkan Harga TBS
PANGKALPINANG, MEDIAQU.id – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dinamika harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, Senin (20/4/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD, Didit Srigusjaya, berlangsung di Ruang Banmus DPRD dan menjadi kali ketiga digelar, sebagai upaya mencari solusi konkret atas persoalan harga TBS yang masih fluktuatif di tingkat petani.
Wakil Ketua I DPRD Babel, Eddy Iskandar, menegaskan bahwa rapat lanjutan ini diharapkan mampu menghasilkan langkah nyata, terutama dalam mendorong peningkatan harga TBS di masyarakat.
“Saya rasa ini sudah rapat ketiga. Mudah-mudahan setelah ini ada hasilnya, khususnya berkaitan dengan upaya kita meningkatkan harga beli TBS di masyarakat,” ujar Eddy.
Ia mengungkapkan, meski harga TBS telah ditetapkan melalui mekanisme tertentu, namun praktik di lapangan masih menemui berbagai kendala, terutama di tingkat pabrik.
Salah satu variabel yang dinilai bisa dioptimalkan adalah indeks K, yang menjadi komponen penting dalam penentuan harga.
“Indeks K ini kan variabelnya banyak. Tapi kalau kita lihat di daerah lain, angkanya bisa di atas 92,30, sementara kita masih di kisaran 92,15. Coba dihitung kemungkinan untuk dinaikkan. Kalau naik sedikit saja, harga TBS bisa ikut terdongkrak,” jelasnya.
Menurut Eddy, kenaikan harga sebesar Rp10 hingga Rp20 per kilogram saja sudah cukup berarti bagi petani. Oleh karena itu, ia mendorong pihak terkait untuk melakukan kajian teknis guna melihat peluang penyesuaian indeks tersebut.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga harga TBS di tingkat pabrik agar tidak berada di bawah Rp3.000 per kilogram.
Hal ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani, mengingat adanya rantai distribusi yang cukup panjang.
“Kalau di pabrik sudah Rp3.000, di masyarakat jangan sampai jatuh ke Rp2.500. Minimal bisa bertahan di kisaran Rp2.700. Karena ada pengepul dan pemilik DO yang juga mengambil margin,” ungkapnya.
Eddy juga menyoroti perlunya pembenahan sistem distribusi, termasuk kemungkinan pembangunan RAM (tempat penampungan hasil) di tingkat desa.
Menurutnya, kehadiran fasilitas tersebut dapat memangkas rantai distribusi dan meningkatkan harga jual di tingkat petani.
“Kalau ada RAM di setiap desa, mungkin harganya bisa lebih baik lagi karena petani tidak terlalu bergantung pada pengepul,” katanya.
