Sertijab Kajari Pangkalpinang, Prof Saparudin Soroti Pengangguran 5,72 Persen dan Masalah Aset
Dalam penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pangkalpinang juga menjadi yang terbaik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, pengelolaan aset masih menjadi catatan penting.
“Penanganan aset ini memang menjadi tantangan, khususnya di wilayah perkotaan,” ungkapnya.
Tak hanya itu, inflasi juga menjadi perhatian serius. Tingginya inflasi dipicu oleh ketergantungan pasokan bahan pokok dari luar daerah seperti Jawa, Palembang, dan Bengkulu.
Ia menjelaskan, sebagian besar kebutuhan pokok masih didatangkan dari luar dengan kontribusi lokal yang belum mencapai 15 persen.
“Permasalahan utama ada pada transportasi, khususnya di Pelabuhan Pangkal Balam. Proses bongkar muat bisa mencapai 8 hingga 10 hari, sehingga berdampak pada kenaikan harga barang,” jelasnya.
Sebagai solusi, Pemerintah Kota Pangkalpinang berencana mengembangkan Pelabuhan Pangkal Balam guna mempercepat distribusi logistik dan menekan inflasi.
Ia berharap melalui forum tersebut, berbagai permasalahan dapat didiskusikan bersama Forkopimda, seperti Kajari, Kapolres, dan Dandim, guna mencari solusi terbaik bagi kemajuan Kota Pangkalpinang.
“Kami akan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk pengembangan pelabuhan ke depan,” katanya. (Suf)
