PT Timah Susun RIPPM Bangka Tengah, Fokus Ekonomi, Kesehatan dan Infrastruktur Masyarakat
BANGKA TENGAH, MEDIAQU.id – PT Timah Tbk menggelar konsultasi multipihak dalam rangka penyusunan pembaruan Rencana Induk Program Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) wilayah Kabupaten Bangka Tengah di Ruang Rapat VVIP Kantor Bupati Bangka Tengah, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, akademisi, perangkat desa hingga unsur masyarakat guna menyerap aspirasi dan masukan terkait program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk lima tahun mendatang.
Departement Head of CSR PT Timah Tbk, Risal, mengatakan forum konsultasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara perusahaan dan seluruh pihak terkait dalam merumuskan program yang tepat sasaran.
“Kegiatan ini merupakan wadah untuk menyerap aspirasi, masukan serta pandangan dari berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah dan perangkat desa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Bangka Tengah,” ujarnya.
Menurut Risal, penyusunan dokumen RIPPM yang komprehensif tidak dapat dilakukan secara sendiri sehingga membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan selaras dengan arah pembangunan daerah.
Ia berharap forum konsultasi tersebut dapat menghasilkan rumusan kebijakan dan program yang konstruktif, partisipatif serta berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami sangat berharap seluruh peserta aktif dalam forum diskusi ini agar kegiatan dapat menghasilkan manfaat yang besar bagi masyarakat Bangka Tengah,” katanya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan Kabupaten Bangka Tengah, Tamimi, yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Bangka Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap pembaruan dokumen RIPPM PT Timah.
Menurutnya, dokumen RIPPM merupakan instrumen strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah, khususnya program pemberdayaan masyarakat yang terarah, terukur dan berkelanjutan.
“Seiring dengan dinamika pembangunan daerah serta perubahan kebutuhan masyarakat, maka pembaharuan dokumen ini menjadi suatu keniscayaan,” ujar Tamimi.
Ia menegaskan proses partisipatif menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dalam forum tersebut, sejumlah usulan prioritas turut mengemuka. Pada pilar pendapatan riil dan kemandirian ekonomi, peserta mendorong pengembangan bisnis berbasis sumber daya lokal, program ketahanan pangan melalui tanaman hortikultura, serta penguatan ekonomi biru di wilayah Koba, Sungai Selan dan Lubuk Besar.
Selain itu, peserta juga menyoroti pentingnya pendampingan dalam pelaksanaan program ekonomi masyarakat, termasuk sektor pertanian dan penciptaan lapangan kerja.
Di bidang lingkungan, peserta mengusulkan dukungan pengelolaan sampah melalui penyediaan fasilitas pengolahan akhir sampah yang memadai agar dapat diprioritaskan dalam program RIPPM mendatang.
Sementara pada pilar sosial budaya dan pendidikan, forum menekankan perlunya peningkatan produktivitas generasi muda, penurunan kenakalan remaja, serta optimalisasi program wajib belajar 13 tahun di Bangka Tengah.
Pada sektor kesehatan, peserta mengusulkan penanganan kawasan permukiman kumuh dan kemiskinan, termasuk dukungan fasilitas kesehatan seperti mobil ambulans bagi wilayah terpencil guna mempermudah akses layanan kesehatan masyarakat.
Sedangkan pada pilar infrastruktur, forum mendorong penyesuaian pembangunan fasilitas pendidikan dan infrastruktur lainnya dengan alokasi lahan yang tepat agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan.
Tamimi menegaskan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah siap bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pihak agar dokumen RIPPM yang dihasilkan benar-benar implementatif dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.
“Semoga kegiatan hari ini dapat menghasilkan dokumen dan rumusan yang komprehensif serta menjadi acuan dalam pelaksanaan program yang efektif dan berdampak luas,” tutupnya. (Suf)
