Maryam Minta Pemprov Babel Siapkan Subsidi bagi Siswa yang Bersekolah di Swasta
PANGKALPINANG – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maryam, meminta Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyiapkan kebijakan subsidi biaya pendidikan bagi siswa yang melanjutkan sekolah ke swasta karena tidak memperoleh kursi di sekolah negeri.
Menurut Maryam, persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Akibatnya, setiap tahun masih ada lulusan yang tidak dapat diterima meski telah mengikuti seluruh tahapan seleksi.
Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh berujung pada terputusnya akses pendidikan, terutama bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.
“Pemerintah harus memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena tidak tertampung di sekolah negeri,” kata Maryam, Selasa (14/7/2026).
Maryam mengatakan sekolah swasta selama ini menjadi alternatif bagi calon peserta didik yang gagal masuk sekolah negeri. Namun, pilihan tersebut tidak selalu dapat diambil karena biaya pendidikan dinilai masih memberatkan sebagian masyarakat.
Karena itu, ia mengusulkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk membantu biaya pendidikan siswa yang terpaksa bersekolah di swasta. Menurut dia, bantuan tersebut dapat diberikan secara selektif kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau kapasitas sekolah negeri belum mampu menampung seluruh lulusan, pemerintah wajib menghadirkan solusi agar anak-anak tetap bisa melanjutkan pendidikan,” ujarnya.
Ia menilai skema subsidi akan memberikan dua manfaat sekaligus. Selain meringankan beban orang tua, kebijakan tersebut juga memperkuat peran sekolah swasta yang selama ini ikut menopang layanan pendidikan di Bangka Belitung.
Maryam juga menyoroti masih adanya calon peserta didik yang belum menentukan sekolah setelah pengumuman hasil SPMB. Kondisi itu, menurut dia, menunjukkan persoalan daya tampung belum sepenuhnya teratasi.
Ia berharap pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota dapat menyusun mekanisme bantuan yang transparan dan tepat sasaran sehingga tidak ada siswa yang terpaksa berhenti sekolah akibat kendala biaya.
“Pendidikan adalah hak setiap anak. Jangan sampai persoalan ekonomi menjadi alasan mereka tidak melanjutkan sekolah,” katanya.
Menurut Maryam, kehadiran pemerintah melalui kebijakan subsidi merupakan salah satu langkah yang dapat menjamin pemerataan akses pendidikan. Dengan dukungan tersebut, siswa yang tidak diterima di sekolah negeri tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang layak di sekolah swasta tanpa terbebani biaya yang terlalu besar. (*)
