Almaster Dukung PT Timah Maju, Dorong Tata Kelola Pertambangan Lebih Baik
PANGKALPINANG – Aliansi Masyarakat Terzolimi (Almaster) Bangka Belitung membawa lima persoalan pertambangan timah ke Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (10/9/2026).
Dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Almaster menegaskan kehadiran mereka bukan untuk memusuhi PT Timah Tbk maupun menolak aktivitas pertambangan. Sebaliknya, mereka meminta tata kelola pertambangan diperbaiki agar lebih transparan, berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Ketua Almaster Bangka Belitung, Muhamad Zen, mengatakan terdapat lima poin utama yang menjadi perhatian dalam aksi tersebut.
Pertama, persoalan kawasan hutan di Kecamatan Lubuk, Kabupaten Bangka Tengah, yang dinilai bersinggungan dengan ruang hidup masyarakat.
Kedua, Almaster meminta evaluasi terhadap tugas dan kewenangan Satlap Tri Cakti dan Satgas PKH.
Ketiga, mereka mendorong transparansi PT Timah terkait mitra tambang serta mempertanyakan faktor yang menyebabkan rendahnya harga beli pasir timah masyarakat.
Keempat, Almaster meminta agar narasi mengenai dugaan penyelundupan timah dari Pulau Belitung ke Pulau Bangka tidak digeneralisasi, mengingat keduanya masih berada dalam satu wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kelima, mereka mendorong adanya kepastian hukum terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
“Almaster tidak bermaksud menyerang, mendiskreditkan, apalagi merugikan PT Timah. Aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus pelaksanaan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai persoalan yang berkembang di lapangan,” ujar Muhamad Zen.
Menurut Zen, PT Timah memiliki posisi strategis dalam industri pertambangan timah nasional. Keberadaan perusahaan juga dinilai memiliki pengaruh terhadap perekonomian Bangka Belitung.
Karena itu, Almaster justru berharap perusahaan dapat terus meningkatkan kinerja dan pendapatannya sehingga kontribusi terhadap negara maupun daerah semakin besar.
“Yang kami dorong adalah agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung dengan tata kelola yang baik, legal, transparan, berkeadilan, memberikan kepastian kepada masyarakat, serta tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” katanya.
Zen menegaskan Almaster tidak berada dalam posisi anti-pertambangan.
