Pemkot Pangkalpinang Siapkan Dua SMP Negeri Baru, Target Beroperasi 2027
PANGKALPINANG, MEDIAQU.ID — Pemerintah Kota Pangkalpinang menyiapkan dua sekolah menengah pertama negeri baru untuk memperluas akses pendidikan sekaligus menambah daya tampung peserta didik.
SMP Negeri 11 ditargetkan mulai menerima siswa pada tahun ajaran 2027, sedangkan SMP Negeri 12 di Kecamatan Gerunggang diproyeksikan beroperasi pada Juli 2027.
Pembangunan dua sekolah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadapi kebutuhan ruang belajar yang terus berkembang, terutama di wilayah yang mengalami pertumbuhan jumlah peserta didik.
Kebijakan itu juga diarahkan untuk memberi pilihan lebih luas bagi masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah negeri.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Darwin, mengatakan pembangunan SMP Negeri 11 masih berlangsung. Proyek tersebut ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026.
Jika pembangunan berjalan sesuai jadwal, sekolah itu dapat digunakan untuk penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2027.
“Targetnya selesai akhir Desember 2026. Mudah-mudahan tahun ajaran 2027 sudah bisa menerima peserta didik baru,” ujar Darwin kepada Mediaqu.id, Selasa (6/10/2026).
Pemerintah kota tidak berhenti pada pembangunan SMP Negeri 11. Dindikbud juga menyiapkan SMP Negeri 12 di Kecamatan Gerunggang untuk memperkuat pemerataan layanan pendidikan tingkat SMP.
Darwin mengatakan penyusunan Detail Engineering Design atau DED SMP Negeri 12 telah masuk dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2026.
Tahap pembangunan fisik direncanakan dimulai setelah pengesahan anggaran 2027.
Sekolah tersebut diproyeksikan melayani peserta didik dari wilayah Gerunggang dan kawasan sekitarnya, terutama Tuatunu, Kampak, serta Air Kepala Tujuh.
“Harapannya pembangunan fisiknya bisa dimulai setelah anggaran 2027 disahkan dan pada Juli 2027 sudah dapat beroperasi,” kata Darwin.
Kebutuhan anggaran untuk membangun satu unit SMP diperkirakan sekitar Rp2 miliar.
Besaran tersebut masih menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang disiapkan pemerintah daerah.
Penambahan sekolah baru berjalan beriringan dengan revitalisasi sekolah yang sudah beroperasi.
Pemerintah tidak hanya mengejar jumlah sekolah, tetapi juga berupaya memperbaiki kondisi sarana pendidikan yang telah ada.
Program revitalisasi merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen yang pelaksanaannya diteruskan di daerah.
Darwin menjelaskan, sekolah penerima program revitalisasi ditentukan pemerintah pusat berdasarkan data yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan atau Dapodik.
Data tersebut menjadi salah satu dasar untuk melihat kondisi satuan pendidikan.
Di dalamnya tercatat kondisi sarana dan prasarana, termasuk tingkat kerusakan bangunan yang dikategorikan ringan, sedang, hingga berat.
Dokumentasi kondisi fisik sekolah juga menjadi bagian dari data tersebut. Sekolah yang memenuhi kriteria kemudian mengikuti tahapan yang ditetapkan pemerintah pusat untuk mendapatkan program revitalisasi.
Dindikbud Kota Pangkalpinang, kata Darwin, memastikan data kondisi sekolah dalam Dapodik terus diperbarui sesuai keadaan di lapangan.
Pembaruan itu penting agar kondisi riil sekolah dapat menjadi dasar dalam perencanaan dan penentuan program.
Namun, perluasan akses pendidikan tidak cukup hanya dengan menambah gedung sekolah. Ketersediaan ruang kelas harus diikuti kualitas pembelajaran dan tenaga pendidik yang memadai.
Darwin mengatakan peningkatan kompetensi guru menjadi bagian dari strategi pemerintah kota untuk memperbaiki kualitas pendidikan.
Program peningkatan kapasitas dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, In House Training (IHT), lokakarya hingga seminar.
Selain pembangunan sekolah baru, pemerintah juga menyiapkan ruang kelas baru dan melengkapi sarana pendidikan di sekolah yang membutuhkan.
Prioritas diberikan terutama kepada wilayah yang mengalami pertumbuhan jumlah peserta didik.
Pemkot Pangkalpinang juga membuka ruang kerja sama dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Skema tersebut diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan, baik dalam penyediaan sarana maupun dukungan terhadap program sekolah.
Dengan pembangunan SMP Negeri 11 dan persiapan SMP Negeri 12, pemerintah kota menargetkan persoalan daya tampung dapat diantisipasi sejak awal.
Kebijakan itu sekaligus menjadi upaya memperpendek jarak akses masyarakat terhadap sekolah negeri.
Pembangunan fisik, revitalisasi, penambahan ruang kelas dan peningkatan kompetensi guru ditempatkan sebagai bagian yang saling berkaitan.
“Pemerintah tidak hanya mengejar bertambahnya jumlah sekolah, tetapi juga memastikan peserta didik memperoleh ruang belajar dan layanan pendidikan yang memadai,” kata Darwin. (Suf)
