Pemkot Pangkalpinang Minta BKPSDM Pendataan, Pastikan Pegawai Akses KPR Sejahtera
PANGKALPINANG, MEDIAQU.ID – Peluang memiliki rumah bagi pegawai Pemerintah Kota Pangkalpinang menjadi perhatian dalam sosialisasi program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Syarli Nopriansyah, berharap tidak ada lagi pegawai di lingkungan pemkot yang belum memiliki rumah pada akhir 2027.
Harapan tersebut disampaikan Syarli saat menghadiri sosialisasi program KPR Sejahtera FLPP di Balai Besar Betason, Jumat (23/10/2026).
Program ini diharapkan membuka kesempatan bagi aparatur sipil negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk memiliki hunian sendiri.
Syarli mengatakan, program KPR Sejahtera FLPP merupakan salah satu program prioritas dan strategis Presiden Republik Indonesia yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh rumah melalui skema pembiayaan sesuai ketentuan.
“Program ini merupakan program prioritas dan strategis dari Presiden RI. Mudah-mudahan setelah disosialisasikan, program ini dapat dimanfaatkan seluruh ASN. Jangan sampai ASN kita tidak punya rumah, karena ini peluang luar biasa,” ujarnya.
Meski demikian, harapan agar seluruh pegawai memiliki rumah pada akhir 2027 belum dapat dipastikan sebagai target resmi Pemkot Pangkalpinang.
Dalam sosialisasi tersebut, Syarli menyampaikan harapannya agar program perumahan ini dapat dimanfaatkan secara luas oleh pegawai yang belum memiliki hunian.
Menurut Syarli, rumah merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap keluarga. Kepemilikan hunian tidak hanya memberikan tempat tinggal, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan keluarga yang lebih aman dan nyaman.
Karena itu, ia meminta peserta mengikuti sosialisasi dengan saksama, terutama untuk memahami mekanisme pengajuan, persyaratan, serta ketentuan pembiayaan. Informasi tersebut juga diharapkan diteruskan kepada rekan kerja yang belum memiliki rumah.
Untuk memperluas kesempatan kepemilikan rumah, Syarli meminta dukungan perbankan, termasuk Bank Sumsel Babel, serta pengembang perumahan.
Kerja sama berbagai pihak dinilai penting agar pegawai yang membutuhkan dapat memperoleh informasi dan mengakses program sesuai persyaratan.
Ia juga berharap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pangkalpinang membantu mendata pegawai yang belum memiliki rumah.
“Kami berharap pihak perbankan dan pengembang bisa membantu semaksimal mungkin. BKPSDM juga diharapkan membantu melalui data pegawai yang belum memiliki rumah, sehingga mereka bisa memiliki rumah melalui program ini,” kata Syarli.
Pendataan tersebut diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi pegawai yang membutuhkan akses kepemilikan rumah sekaligus mempermudah penyampaian informasi program.
Namun, realisasi kepemilikan rumah tetap bergantung pada persyaratan KPR FLPP, ketersediaan hunian, serta kemampuan masing-masing pegawai memenuhi ketentuan pembiayaan.
Melalui sosialisasi ini, Pemkot Pangkalpinang berharap semakin banyak pegawainya dapat memanfaatkan program KPR Sejahtera FLPP.
Harapan Syarli agar tidak ada lagi pegawai yang belum memiliki rumah pada akhir 2027 menjadi dorongan untuk memperluas akses hunian, meski pencapaiannya masih memerlukan langkah konkret dan dukungan berbagai pihak. (Suf)
