IPM Pangkalpinang Tertinggi di Babel, Erwandy Tekankan Pemerataan Mutu Pendidikan
PANGKALPINANG, MEDIAQU.id — Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pangkalpinang yang menembus angka 81,64 pada tahun 2025 bukanlah hasil instan. Angka tersebut menjadi refleksi dari proses panjang pembangunan sumber daya manusia, terutama di sektor pendidikan, yang terus diupayakan secara konsisten oleh pemerintah daerah bersama seluruh satuan pendidikan.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Perdana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Pangkalpinang Tahun 2026 yang diikuti 123 kepala sekolah jenjang SD dan SMP, baik negeri maupun swasta. Rakor tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus konsolidasi arah kebijakan pendidikan ke depan.
Kepala Disdikbud Kota Pangkalpinang, Erwandy, menegaskan bahwa IPM Pangkalpinang saat ini merupakan yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berada di atas rata-rata nasional. Namun, capaian tersebut tidak boleh dipahami semata sebagai angka statistik.
“IPM adalah potret kualitas hidup masyarakat. Di dalamnya ada kerja nyata guru, kepala sekolah, dan seluruh ekosistem pendidikan,” ujar Erwandy.
Dari sisi indikator pendidikan, Pangkalpinang mencatat Harapan Lama Sekolah sebesar 13,50 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa anak usia tujuh tahun di Pangkalpinang memiliki peluang menyelesaikan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Sementara Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai 10,90 tahun atau setara kelas dua SMA, tertinggi di Babel.
Menurut Erwandy, capaian tersebut menjadi bukti bahwa akses pendidikan di Pangkalpinang relatif terbuka. Tantangan berikutnya adalah memastikan kualitas pendidikan merata di seluruh sekolah.
“IPM tinggi harus dibarengi dengan pemerataan mutu. Tidak boleh ada sekolah yang tertinggal, tidak boleh ada label sekolah favorit,” katanya.
Dalam konteks itu, rakor Disdikbud tidak hanya membahas capaian, tetapi juga strategi keberlanjutan. Penyamaan persepsi pengelolaan pendidikan diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah, termasuk visi Smart City Pangkalpinang 2030.
Peran kepala sekolah juga ditekankan sebagai pemimpin pembelajaran dan agen perubahan, bukan sekadar administrator. Kepala sekolah diharapkan mampu menggerakkan inovasi, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan membangun budaya mutu di satuan pendidikan masing-masing.
Selain itu, tata kelola keuangan pendidikan turut menjadi perhatian. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS dan BOS Daerah dipandang sebagai prasyarat penting agar kepercayaan publik terhadap sektor pendidikan tetap terjaga, terlebih menjelang audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Suf)
