Ia menegaskan, rapat kerja tersebut bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari upaya awal untuk memperkuat sinergi lintas instansi dalam merumuskan kebijakan yang lebih konkret.
Menurutnya, koordinasi akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan penanganan kasus berjalan efektif, termasuk mengintegrasikan nilai-nilai kehidupan lokal dalam sistem pendidikan.
“Kami ingin ada langkah nyata, tidak hanya berhenti pada diskusi. Termasuk bagaimana pendekatan pendidikan bisa berperan dalam pencegahan,” katanya.
Terkait dukungan anggaran, DPRD disebut tetap mengalokasikan dana pada tahun 2025 dan 2026 untuk mendukung program perlindungan anak. Meski demikian, ia mengakui fasilitas yang ada saat ini masih belum sepenuhnya memadai.
Ke depan, DPRD juga berencana memperluas koordinasi dengan melibatkan institusi penegak hukum lain, seperti kejaksaan dan pengadilan, agar tercipta kesamaan persepsi dalam penanganan perkara.
Selain itu, peran lembaga teknis serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dinilai penting dalam melakukan pengawasan di lapangan.
Heryawandi berharap keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk menurunkan kualitas penanganan kasus.
“Ini persoalan serius yang menyangkut masa depan generasi muda. Dengan kondisi yang ada, kita tetap harus bekerja maksimal agar angka kasus tidak terus meningkat,” pungkasnya. (Suf)
