DPRD Babel Cari Solusi Tambang Pemali, Keselamatan Kerja Jadi Sorotan Utama
PANGKALPINANG, MEDIAQU.id — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya mencari solusi atas polemik aktivitas pertambangan masyarakat di Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Selain mempertimbangkan kebutuhan ekonomi warga, dewan juga menekankan pentingnya aspek keselamatan kerja dalam aktivitas tambang.
Hal itu mengemuka dalam audiensi antara masyarakat Kecamatan Pemali dan DPRD Babel terkait aktivitas pertambangan CV Tri Mitra Resource di Ruang Badan Musyawarah DPRD Babel, Kamis (21/5/2026).
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan sebagian besar tuntutan masyarakat telah menemukan solusi. Dari lima poin aspirasi yang disampaikan warga, empat di antaranya telah diakomodasi.
“Dari lima tuntutan masyarakat, empat tuntutan sudah diakomodir,” kata Didit kepada wartawan usai rapat.
Meski demikian, satu poin masih dibahas bersama PT TIMAH. Persoalan tersebut berkaitan dengan lokasi aktivitas tambang yang dinilai bersinggungan dengan area berisiko tinggi bagi pekerja.
Menurut Didit, masyarakat tidak meminta izin menambang di wilayah inti atau area primer tambang. Warga hanya berharap diberi ruang untuk beraktivitas di bagian pinggiran tambang yang dianggap lebih aman.
“Keinginan masyarakat itu menambang di bagian kulitnya, bukan di primernya. Karena di primer ini menyangkut keselamatan tenaga kerja,” ujarnya.
DPRD Babel, lanjut Didit, ingin memastikan aktivitas tambang masyarakat tidak bertentangan dengan aturan maupun membahayakan keselamatan pekerja.
Karena itu, opsi yang didorong adalah membuka ruang tambang di sisi-sisi area yang dinilai tidak memiliki risiko tinggi.
“Nah, tetapi yang di kulit-kulit ini, di sisi-sisi kulit, yang tidak membahayakan tenaga kerja,” katanya.
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, PT TIMAH dijadwalkan menggelar rapat lanjutan pada Kamis siang. DPRD Babel juga meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ikut mengawasi proses pembahasan.
Didit berharap keputusan yang nantinya diambil dapat tetap memperhatikan keselamatan kerja sekaligus kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar tambang.
“Setengah dua ini akan rapat. Dan saya minta Kepala Dinas ESDM mengawasi itu. Mudah-mudahan ini bisa diwujudkan,” ujar dia.
Persoalan tambang rakyat di Bangka Belitung selama ini memang kerap memunculkan dilema. Di satu sisi, aktivitas tambang menjadi sumber penghasilan utama sebagian masyarakat. Namun di sisi lain, tata kelola pertambangan yang tidak terkendali dapat memicu konflik, kerusakan lingkungan, hingga kecelakaan kerja.
Melalui audiensi tersebut, DPRD Babel mencoba mendorong penyelesaian melalui dialog dan pengawasan agar aktivitas pertambangan masyarakat tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan ketentuan yang berlaku. (Suf)
