Pemprov Babel Susun 11 Strategi Pengendalian Inflasi, Ketahanan Pangan Jadi Perhatian
PANGKALPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui koordinasi lintas sektor bersama Bank Indonesia, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pemerintah kabupaten dan kota di wilayah tersebut.
Langkah itu dibahas dalam High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rabu, 15 Juli 2026.
Pertemuan yang dipimpin Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menjalankan 11 program prioritas pengendalian inflasi. Pemerintah daerah menargetkan stabilitas harga kebutuhan pokok, menjaga ketersediaan pasokan, serta mempertahankan daya beli masyarakat.
“Pengendalian inflasi membutuhkan kolaborasi seluruh sektor. Semua pihak harus bergerak bersama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di Bangka Belitung,” kata Hidayat dalam rapat tersebut.
Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah bersama Bank Indonesia memetakan sejumlah faktor yang dapat memengaruhi pergerakan harga, mulai dari ketersediaan komoditas pangan, kelancaran distribusi, hingga faktor musiman yang berpotensi memicu kenaikan harga.
Berdasarkan paparan pemerintah kabupaten dan kota se-Bangka Belitung, kondisi inflasi daerah hingga pertengahan 2026 masih berada dalam kondisi terkendali. Namun, pemerintah daerah tetap menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan perubahan harga akibat gangguan pasokan maupun distribusi.
Kesepakatan pengendalian inflasi tersebut akan diterapkan melalui sejumlah program yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan terkait.
Program itu mencakup operasi pasar dan gerakan pangan murah, diversifikasi pangan, kerja sama antardaerah, penguatan distribusi komoditas pangan, hingga pengembangan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS).
Selain itu, pemerintah juga akan mendorong penguatan sektor produksi melalui perluasan asuransi pertanian, peningkatan sarana pascapanen, pengembangan hilirisasi pangan, serta fasilitasi kerja sama bisnis komoditas pangan melalui skema business matching.
Pemerintah daerah juga memasukkan penguatan evaluasi kebijakan pusat dan daerah serta integrasi pelaporan aktivitas ekonomi melalui Sistem Babel Ecository sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi.
Rapat tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Babel Fery Afriyanto, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rifki Ismail, unsur Forkopimda, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Babel Rommy Sariu Tamawiwy dan para kepala daerah kabupaten/kota mengikuti rapat melalui konferensi daring.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menilai pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan melalui intervensi harga semata. Ketersediaan produksi lokal, sistem distribusi yang efisien, dan koordinasi antarwilayah menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Dengan pelaksanaan 11 program prioritas tersebut, Pemprov Babel berharap tekanan inflasi dapat terus ditekan sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (*)
