KPU Babel Susun 7 Standar Pelayanan Publik, Akademisi hingga PWI Beri Masukan
Dalam sesi diskusi, Sekretaris PWI Babel, Fakhruddin Halim, memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan informasi publik yang dinilai menghadapi tantangan baru.
Ia menjelaskan, persoalan keterbukaan informasi saat ini bukan lagi sekadar menentukan apakah suatu informasi terbuka atau dikecualikan, melainkan bagaimana mengelola informasi yang secara hukum terbuka namun memiliki tingkat sensitivitas tertentu.
Menurutnya, penyampaian informasi sensitif tanpa mekanisme yang tepat dapat memicu penyalahgunaan informasi, pelanggaran privasi, kesalahpahaman publik, hingga polemik yang sebenarnya dapat dicegah.
“Informasi yang terbuka tetapi sensitif tetap harus dikelola secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan dampak negatif di masyarakat,” katanya.
Fakhruddin menambahkan, untuk informasi yang dikecualikan, badan publik wajib melakukan pengujian konsekuensi melalui tiga tahapan, yakni legality test (uji legalitas), necessity test (uji kebutuhan), dan proportionality test (uji proporsionalitas).
Selain itu, terhadap informasi yang tetap terbuka namun sensitif, ia menyarankan badan publik menerapkan langkah mitigasi risiko, seperti memberikan konteks yang jelas, menentukan waktu dan cara penyampaian informasi, memilih format yang tepat, serta memastikan informasi disampaikan melalui kanal resmi.
“Perlu ada rumusan dan batasan yang jelas serta terukur agar masyarakat memperoleh informasi secara utuh tanpa menimbulkan penafsiran yang keliru,” ujarnya.
Menutup kegiatan, Anggota KPU Babel Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Deni, mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan para narasumber.
Ia menegaskan seluruh saran akan menjadi bahan penyempurnaan standar pelayanan publik KPU Babel agar semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (***)
