DPRD Bangka Selatan Minta Pemerintah Evaluasi Harga TBS di Pabrik
BANGKA SELATAN, MEDIAQU.id – Turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani menuai sorotan dari DPRD Kabupaten Bangka Selatan.
Dewan meminta Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DPPP) segera mengambil langkah konkret dengan memanggil perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di daerah tersebut.
Desakan ini muncul setelah banyaknya keluhan dari petani mandiri yang mengaku dirugikan akibat rendahnya harga beli dari perusahaan.
Wakil ketua DPRD II Kabupaten Bangka Selatan, Rusi Sartono, mengatakan harga yang diterima petani saat ini dinilai jauh dari standar yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi.
Ia menilai ada ketimpangan dalam penentuan harga di tingkat pabrik.
“Sering kali saat harga CPO dunia turun, harga di pabrik turun lebih drastis. Tapi ketika harga naik, petani tidak merasakan kenaikan yang signifikan,” ujar Rusi kepada Mediaqu.id, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam melihat kondisi tersebut.
Ia meminta DPPP segera memanggil seluruh perusahaan PKS untuk menjelaskan alasan di balik rendahnya harga TBS.
“Kita perlu transparansi. Jangan sampai ada permainan sepihak yang merugikan petani,” tegas politisi Partai Gerindra itu.
Selain harga, Rusi juga menyoroti persoalan lain yang kerap dikeluhkan petani, yakni potongan timbangan dan standar kualitas buah.
Ia meminta dinas terkait melakukan pengawasan langsung di lapangan.
“Jangan hanya jadi pengamat. Harus ada audit terhadap timbangan dan sistem sortir yang diterapkan perusahaan,” katanya.
Rusi menambahkan, anjloknya harga sawit tidak hanya berdampak pada petani, tetapi juga berpengaruh terhadap perekonomian daerah secara luas.
Menurutnya, sektor perkebunan merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat Bangka Selatan, khususnya di wilayah Toboali dan sekitarnya.
“Kalau ini dibiarkan, daya beli masyarakat bisa turun dan sektor lain ikut terdampak,” ujarnya.
Ia bahkan mengingatkan, jika kondisi ini terus berlanjut, petani bisa mengalami kerugian besar.
“Bisa saja petani memilih tidak memanen karena biaya operasional lebih besar daripada hasil yang didapat,” ucapnya.
DPRD berharap melalui pemanggilan perusahaan PKS, dapat dihasilkan solusi yang adil bagi semua pihak.
Pemerintah daerah juga diminta memastikan perusahaan mematuhi regulasi harga yang ditetapkan pemerintah provinsi.
“Ini soal keberpihakan. Pemerintah harus hadir melindungi petani mandiri,” pungkasnya. (Suf)
