Pemprov Babel Luncurkan BPJS Ketenagakerjaan untuk 12 Ribu Petani dan Pelaku UMKM
Pemprov Babel, lanjut Hidayat, tengah menyiapkan dukungan anggaran melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk memperluas cakupan perlindungan bagi masyarakat. Namun, pada tahap awal peluncuran ini pemerintah provinsi belum mengalokasikan pembiayaan kepesertaan karena masih membutuhkan data yang valid.
“Penganggaran harus didukung data yang akurat. Karena itu, mulai besok akan dilakukan pendataan melalui dinas terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perkebunan,” katanya.
Selain menyiapkan dukungan anggaran, pemerintah provinsi juga berencana menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) guna memperkuat kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Hidayat, pihaknya akan mengundang seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan-perusahaan perkebunan, untuk mempercepat perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Bangka Belitung.
“Kami akan melakukan koordinasi bersama seluruh stakeholder dan mendorong perusahaan memenuhi kewajibannya memberikan perlindungan kepada pekerja,” ujar Hidayat.
Sementara itu, untuk program BPJS Kesehatan, Gubernur menyebut tingkat kepesertaan di Bangka Belitung telah mencapai sekitar 60 persen, lebih tinggi dibandingkan BPJS Ketenagakerjaan yang masih memerlukan percepatan perluasan kepesertaan.
Pemerintah Provinsi Bangka Belitung berharap peluncuran program ini menjadi titik awal meningkatnya perlindungan sosial bagi para pekerja, sehingga masyarakat memiliki jaminan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun musibah lainnya. (Suf)
