BPK Ungkap 119 Rekomendasi Belum Tuntas, Pemprov Babel Diminta Segera Menyelesaikan
PANGKALPINANG, MEDIAQU.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih mencatat banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hingga 31 Desember 2025, sebanyak 119 rekomendasi hasil pemeriksaan belum dituntaskan.
Data Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bangka Belitung menunjukkan, dari total 214 rekomendasi yang diterbitkan sepanjang periode 2020–2024, baru 95 rekomendasi yang dinyatakan selesai sesuai rekomendasi. Sisanya masih dalam proses atau belum dilaksanakan secara optimal.
Angka tersebut menjadi sinyal bahwa penyelesaian berbagai temuan pemeriksaan masih belum maksimal. Bahkan, hasil pemeriksaan tahun 2023 dan 2024 menjadi penyumbang rekomendasi terbanyak yang hingga kini belum diselesaikan.
Temuan itu mengindikasikan masih adanya persoalan tata kelola keuangan daerah yang belum sepenuhnya dibenahi. Jika tidak segera ditindaklanjuti, potensi munculnya temuan serupa pada pemeriksaan berikutnya tetap terbuka.
Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, setiap rekomendasi BPK wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan rekomendasi tersebut juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan anggaran daerah.
Sepanjang 2025, Pemprov Babel telah mengambil sejumlah langkah perbaikan, seperti penetapan daftar nominatif pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di BKPSDMD, peningkatan pengawasan kegiatan pada Dinas PUPRPRKP, hingga verifikasi pengadaan dan penggunaan bahan kimia oleh Inspektorat Daerah.
Meski demikian, BPK masih menemukan sejumlah rekomendasi yang belum dipenuhi. Di antaranya penyelesaian kewajiban jangka pendek daerah, penguatan pengawasan pelaksanaan proyek agar sesuai kontrak, serta pengamanan aset tetap, khususnya peralatan kesehatan.
Banyaknya rekomendasi yang belum dituntaskan menunjukkan bahwa upaya memperkuat akuntabilitas dan tata kelola keuangan daerah masih harus menjadi prioritas Pemprov Babel.
BPK pun meminta seluruh rekomendasi segera diselesaikan agar kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan temuan serupa tidak terus berulang pada tahun-tahun mendatang. (Suf)
