Maryam Minta Bantuan UMKM Baznas Tepat Sasaran dan Transparan

BANGKA – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maryam, meminta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memastikan penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dilakukan secara transparan serta tepat sasaran.
Menurut dia, keterbukaan dalam proses penyaluran menjadi kunci agar dana yang dihimpun dari masyarakat benar-benar memberikan manfaat kepada penerima yang berhak.
Pernyataan itu disampaikan Maryam saat menghadiri peluncuran Program Z-Preneur Baznas yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan modal dan perlengkapan usaha kepada 27 pelaku UMKM di Ballroom Hotel ST12 Sungailiat, Kabupaten Bangka, Rabu, 22 Juli 2026.
Maryam mengapresiasi langkah Baznas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan usaha.
Menurut dia, program tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ekonomi keluarga, khususnya bagi pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap permodalan.
“Semoga para pelaku usaha yang menerima bantuan ini mampu mengembangkan usahanya menjadi lebih baik sehingga dapat menopang kebutuhan keluarga dan masa depan anak-anak mereka,” kata Maryam.
Politikus yang duduk di Komisi IV DPRD Babel itu menilai keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari kualitas proses penyaluran.
Ia menegaskan, akuntabilitas dan keterbukaan informasi harus menjadi prinsip utama agar masyarakat mengetahui bahwa dana zakat, infak, dan sedekah benar-benar dikelola sesuai peruntukannya.
“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Baznas. Program seperti ini memang harus dibarengi dengan keterbukaan kepada publik sehingga anggaran yang disalurkan dapat diterima oleh masyarakat yang tepat sasaran,” ujarnya.
Maryam juga mengungkapkan bahwa Komisi IV DPRD Bangka Belitung sebelumnya telah melakukan kunjungan kerja ke Baznas Pusat.
Dalam pertemuan tersebut, kata dia, dibahas sejumlah program pemberdayaan yang berpotensi diterapkan di Bangka Belitung, termasuk penguatan sektor UMKM.
Menurut Maryam, sinergi antara Baznas Pusat dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
“Beberapa waktu lalu kami dari Komisi IV memang datang ke Baznas Pusat untuk membicarakan program-program yang bisa diterapkan di Provinsi Bangka Belitung,” katanya.
Ia berharap Program Z-Preneur maupun program pemberdayaan lainnya dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tetap mengedepankan prinsip seleksi yang objektif terhadap calon penerima bantuan.
“Bagi kami yang paling penting adalah bagaimana bantuan ini benar-benar menyasar UMKM yang membutuhkan, sesuai dengan ketentuan dan asas yang dijalankan Baznas,” tutur Maryam.
Program Z-Preneur merupakan salah satu program pemberdayaan ekonomi Baznas yang ditujukan untuk membantu pelaku usaha mikro melalui dukungan modal, pendampingan, dan perlengkapan usaha.
Di Kabupaten Bangka, sebanyak 27 pelaku UMKM menerima bantuan dalam peluncuran program tersebut. (*)




