BPK Ungkap Pembayaran TPP Berlebih dan Pengelolaan Aset di Pemkab Basel

Selain itu, BPK menyoroti masalah dalam proses mutasi aset barang milik daerah. Beberapa ketidaksesuaian ditemukan dalam pemindahan dan penghapusan aset yang tercatat dengan nilai yang tidak sesuai.

Masalah ini menunjukkan adanya kekurangan dalam manajemen aset yang dapat mengganggu transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

BPK menekankan pentingnya perhatian serius dari Pemkab Bangka Selatan untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan pengawasan aset.

Langkah-langkah korektif sangat diperlukan agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih baik demi kepentingan negara dan masyarakat di masa depan.

Hingga saat ini, Mediaqu.id masih berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait, termasuk Penjabat Sekretariat Daerah Pemkab Bangka Selatan, Hefi Nuranda. (Suf)