Besok DPRD Babel Turun ke Teluk Kelabat Dalam

PANGKALPINANG, MEDIAQU.id — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meminta aktivitas pertambangan yang berada di kawasan tangkap nelayan di Teluk Kelabat Dalam segera dihentikan atau keluar dari zona tersebut.

Kesepakatan itu mengemuka dalam rapat audiensi antara DPRD Babel dan Forum Nelayan Pecinta Teluk Kelabat Dalam Kabupaten Bangka dan Bangka Barat yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Senin (8/6/2026).

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan hasil audiensi menunjukkan bahwa persoalan yang selama ini dipersoalkan masyarakat telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020.

Menurut Didit, dalam perda tersebut telah diatur pembagian kawasan peruntukan, termasuk wilayah tangkap nelayan yang harus dilindungi dari aktivitas yang berpotensi mengganggu mata pencaharian masyarakat pesisir.

“Hasil pembahasan hari ini menunjukkan bahwa kawasan yang dipersoalkan nelayan merupakan wilayah yang dalam perda telah ditetapkan sebagai kawasan nelayan. Sementara aktivitas pertambangan ditemukan berada di area tersebut,” kata Didit usai rapat.

Ia menjelaskan, DPRD bersama pihak terkait telah melakukan verifikasi terhadap lokasi yang menjadi polemik. Dari hasil koordinasi dengan PT Timah, diketahui perusahaan tersebut tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk kegiatan penambangan di lokasi yang dipersoalkan.

“Setelah dilakukan pengecekan, PT Timah menyatakan tidak pernah menerbitkan SPK di wilayah itu karena memang bukan merupakan area kerja mereka,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Babel bersama sejumlah instansi akan turun langsung ke lapangan pada Selasa, 9 Juni 2026. Kegiatan itu akan melibatkan Direktorat Polisi Perairan dan Udara, pemerintah daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta perwakilan masyarakat dari 10 desa di sekitar Teluk Kelabat Dalam.