Wali Kota Bongkar Titik Lemah APBD 2026 Pangkalpinang, Belanja Pegawai Capai 48,2 Persen
“Masih ada pekerjaan rumah sekitar enam persen lagi untuk mencapai ambang batas 30 persen,” ujarnya.
Ia menilai upaya menekan jumlah ASN tidak mudah dilakukan karena kebutuhan tenaga di sektor pendidikan dan kesehatan masih cukup tinggi. Terlebih, terdapat kebijakan yang mendorong tenaga guru berstatus ASN pada tahun mendatang.
Selain belanja pegawai, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga menghadapi rendahnya alokasi belanja modal yang hanya mencapai 2,7 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi tidak terealisasinya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sebelumnya diproyeksikan mencapai sekitar Rp200 miliar.
Untuk menjaga keseimbangan anggaran, pemerintah daerah telah melakukan efisiensi dengan memangkas TPP pegawai sebesar 20 persen pada penyusunan APBD 2026. Meski demikian, Saparudin menegaskan kebijakan tersebut dilakukan secara terukur agar tidak mengganggu motivasi dan kinerja aparatur.
“Kami berusaha menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal daerah dan semangat kerja pegawai,” katanya.
Pemerintah Kota Pangkalpinang juga mencatat adanya penurunan anggaran pada sektor perdagangan dan industri akibat kebijakan efisiensi. Karena itu, pemerintah daerah menilai diperlukan reorientasi penyusunan RAPBD 2027 agar program-program prioritas tetap dapat berjalan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (Suf)
